BORNEONEWS, Palangka Raya - Komisi III DPRD Palangka Raya mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan BPBD Palangka Raya untuk mengkaji potensi bencana tahun 2025.
"Berdasarkan penjelasan BPBD tadi dengan pola bencana sebelumnya dan kondisi geografis Kalimantan Tengah, beberapa potensi bencana yang perlu diwaspadai seperti Karhutla, banjir, cuaca ekstrem, penyakit akibat bencana," kata Wakil Ketua I membidangi Komisi III DPRD Palangka Raya, Dede Ardiansyah, Jumat, 28 Februari 2025.
Dalam RDP ini, menurut Dede ada beberapa langkah mitigasi yang bisa dibahas antara lain:
1. Pencegahan
Peningkatan Sistem Peringatan Dini: Mengoptimalkan sistem deteksi karhutla dan banjir menggunakan teknologi satelit dan sensor lokal.
Penguatan Kapasitas BPBD & Relawan: Menambah peralatan pemadam kebakaran dan perahu evakuasi untuk banjir.
Edukasi Masyarakat: Sosialisasi rutin terkait kesiapsiagaan bencana, termasuk pelatihan evakuasi bagi warga di daerah rawan.
Perbaikan Tata Kelola Lahan: Pencegahan karhutla dengan regulasi ketat terhadap pembukaan lahan dengan metode pembakaran.
2. Penanganan Saat Bencana
Pembangunan Posko Siaga Bencana: BPBD perlu memastikan posko tanggap darurat tersedia di titik-titik rawan bencana.
Distribusi Logistik dan Bantuan Cepat: Penyediaan cadangan sembako, air bersih, dan obat-obatan bagi korban terdampak.
Evakuasi dan Penyelamatan: Peningkatan koordinasi dengan TNI, Polri, dan relawan kemanusiaan untuk respons cepat.
3. Rehabilitasi Pascabencana
Pembangunan Infrastruktur Tahan Bencana: Seperti tanggul dan saluran air untuk mengurangi dampak banjir.
"RDP ini sudah berlangsung, hasilnya bisa menjadi dasar rekomendasi kebijakan DPRD dalam menyusun anggaran dan program prioritas kebencanaan tahun 2025," tutupnya. (MARINI/H)
