BORNOEONEWS, Sampit - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) harus melakukan penyusunan ulang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
"Karena ada efisiensi anggaran sehingga dana yang kita sesuaikan bisa digunakan setelah dilakukan perubahan RKPD 2025. Kalau itu tidak kita rubah dana efisiensi tadi tidak tidak bisa untuk menyesuaikan penggunaannya," kata Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kotim, Alang Arianto, Senin, 3 Maret 2025.
Alang menjelaskan bahwa RKPD 2025 disusun pada 2024 tanpa memperhitungkan pemotongan anggaran tersebut, baik untuk dana transfer maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Oleh karena itu, penyusunan ulang menjadi langkah wajib untuk memastikan efektivitas penggunaan dana yang tersisa.
"Berbeda dengan RKPD 2026 yang disusun tahun ini, kita sudah bisa menyesuaikan sejak awal karena efisiensi anggaran sudah diketahui," tambah Alang, yang juga menjabat sebagai Plt Kepala Bapperida Kotim.
Menurutnya, penyusunan ulang ini didasarkan pada surat Kementerian Dalam Negeri yang menginstruksikan pemotongan perjalanan dinas sebesar 50 persen serta pengurangan belanja pegawai, barang, dan jasa.
"Biasanya perubahan anggaran dilakukan sekitar Agustus atau September, tetapi di 2025 ini tidak ada perubahan anggaran. Sebagai gantinya, penyesuaian anggaran harus selesai paling lambat Mei 2025," jelasnya.
Kabupaten Kotim sendiri menghadapi pemotongan dana transfer mencapai Rp141 miliar, ditambah efisiensi APBD yang mengharuskan penyesuaian besar-besaran.
Program prioritas nantinya akan ditentukan langsung oleh Bupati Kotim, dengan sektor pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan menjadi fokus utama.
Meski demikian, pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas meski mendapatkan pemangkasan terbesar, yakni hampir Rp90 miliar.
"Bupati baru saja kembali dari pelatihan kepala daerah, dan dalam waktu dekat kita akan agendakan rapat untuk menentukan prioritas program yang akan dilaksanakan pada 2025," tandasnya. (DEWI PATMALASARI/R)
