BORNEONEWS, Pangkalan Bun – DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menggelar sidang paripurna Senin, 3 Maret 2025. Dalam sidang tersebut, dilakukan penyerahan dokumen hasil reses dari seluruh daerah pemilihan (dapil) kepada Pemerintah Kabupaten Kobar.
Ketua DPRD Kobar, Mulyadin, menyatakan bahwa berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat menjadi perhatian utama dalam laporan tersebut.
"Kalau kita melihat berbagai permasalahan yang ada di wilayah Kabupaten Kobar ini, tentunya sangat banyak. Mulai dari infrastruktur, ekonomi, hingga masalah sosial yang masih menjadi tantangan," jelas Mulyadin
Menurut Mulyadin, hasil reses ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi Pemkab Kobar dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP) tahun 2026.
"Harapannya, dokumen yang disampaikan ini bisa menjadi data penting untuk penyusunan RKP tahun 2026, sehingga program yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat," jelas Mulyadin.
--page
Mulyadin juga menyoroti pentingnya perhatian khusus dari pemerintah daerah terhadap infrastruktur, ekonomi, dan sosial. Ia menekankan bahwa pemerintahan yang baru dilantik pada 20 Februari lalu harus segera bergerak untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dasar yang ada di Kobar.
"Karena sekali lagi, permasalahan infrastruktur, ekonomi, dan sosial ini harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah daerah agar bisa segera teratasi," jelas Mulyadin. (WAHYU KRIDA/Y)
