BORNEONEWS, Tamiang Layang – Komisi II DPRD Kabupaten Barito Timur menggelar rapat dengan mitra kerja terkait pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi serta elpiji 3 kilogram, Selasa, 4 Maret 2025.
Rapat ini dihadiri oleh Asisten I Setda Barito Timur, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM (DisdagkopUKM), Kabid Perdagangan, perwakilan manajemen agen elpiji 3 kilogram, serta pengelola SPBU di wilayah Barito Timur.
Ketua Komisi II DPRD Barito Timur, Nelly Madelina Sihombing, mengungkapkan bahwa kelangkaan elpiji 3 kilogram dan antrean panjang di SPBU menjadi keluhan utama masyarakat. Selain itu, muncul indikasi bahwa isi tabung elpiji yang beredar tidak sesuai dengan berat yang seharusnya.
“Kami menerima keluhan dari masyarakat tentang isi tabung elpiji yang diduga kurang dari berat yang ditentukan. Ini perlu pengawasan ketat agar hak masyarakat terpenuhi,” ujar Nelly usai rapat.
Dalam rapat tersebut, Komisi II DPRD Barito Timur menegaskan pentingnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) dalam penjualan elpiji 3 kilogram. Salah satu langkah yang disepakati adalah mewajibkan agen untuk menimbang tabung sebelum transaksi dilakukan.
“Tadi kami sudah menekankan ke agen bahwa saat masyarakat membeli elpiji 3 kilogram, tabung harus ditimbang terlebih dahulu sebelum pembayaran. Dengan begitu, jika ada ketidaksesuaian berat, bisa segera ditindaklanjuti,” jelasnya.
Selain itu, rapat juga membahas kebutuhan akan penambahan pangkalan elpiji di Barito Timur. Saat ini, jumlah pangkalan masih belum seimbang dengan pertumbuhan penduduk, sehingga masyarakat kerap kesulitan mendapatkan elpiji dengan harga yang sesuai ketentuan.
“Kami menilai bahwa pangkalan elpiji harus ditambah karena jumlah penduduk terus meningkat, sementara distribusi tidak mengalami perluasan. Akibatnya, masyarakat terpaksa membeli di pengecer dengan harga lebih tinggi,” kata Nelly.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk membeli elpiji di pangkalan resmi agar mendapatkan harga yang sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
“Masyarakat disarankan membeli elpiji di pangkalan, kecuali terpaksa karena di pangkalan sedang kosong," tambah Nelly.
Terkait antrean panjang di SPBU, Komisi II berharap pemerintah dan pengelola SPBU dapat mengatur dengan baik pelangsiran agar masyarakat umum juga mudah mengantri BBM.
"Komisi II akan terus mengawal permasalahan distribusi BBM dan elpiji ini agar kebutuhan masyarakat terpenuhi, terutama menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idulfitri yang biasanya mengalami peningkatan konsumsi," tandas Nelly. (AGUSTINUS BOLE MALO/H)
