BORNEONEWS, Palangka Raya – Kasus dugaan korupsi yang menyeret para petinggi PT Pertamina baru-baru ini terungkap.
Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tujuh tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dan pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) dari pertalite menjadi pertamax.
Pengamat ekonomi Kalteng, Suherman menilai kerugian negara akibat korupsi ini dapat mempengaruhi berbagai sektor, mulai dari pajak hingga pembangunan daerah.
"Kerugian negara gara-gara korupsi pada akhirnya salah satu solusinya bisa jadi dibebankan kepada masyarakat melalui kenaikan pajak untuk menutupi kerugian tersebut," jelas Suherman, baru baru ini.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya (UPR) menilai dampak lebih lanjut, adalah penghematan anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan daerah, malah terpaksa dialihkan untuk menutupi kerugian yang terjadi akibat kasus korupsi tersebut.
Kenaikan harga BBM, akibat revisi kebijakan subsidi, menjadi salah satu dampak besar yang ditakutkan. "Jika harga BBM naik, bisnis transportasi baik darat maupun air, serta harga barang-barang, pasti ikut terdampak," tambahnya.
Suherman yang juga sebagai Peneliti Institute For Economic Research and Training (INTEREST) mengingatkan akan potensi ketidakpercayaan masyarakat terhadap BUMN yang bisa berujung pada aksi boikot atau demonstrasi, yang memperburuk "trust issue" terkait BBM. (HERMAWAN DP/r)
