BORNEONEWS, Palangka Raya – Pengamat ekonomi Kalteng, Suherman mengingatkan perlunya peningkatan pengawasan dan transparansi ditubuh Pertamina.
"Proses pemantauan harus lebih baik lagi dengan sistem digital agar semua bahan baku dan proses produksinya bisa dipantau dengan jelas,” tutur Suherman, baru baru ini.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya (UPR) ini menekankan posisi strategis harus diisi oleh profesional yang berkompeten, bukan berdasarkan jalur politik.
Lebih lanjut, Suherman menegaskan bahwa BUMN, terutama Pertamina, harus memperbaiki citranya dan membangun kembali kepercayaan publik serta investor.
"Tunjukkan bahwa Pertamina bisa memperbaiki kesalahan dan memberantas praktik tidak terpuji seperti yang sudah terjadi," pungkas Peneliti Institute For Economic Research and Training (INTEREST) ini.
Sebagai informasi, dugaan kasus korupsi yang menyeret para petinggi PT Pertamina terungkap usai Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan tujuh tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dan pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Senin, 24 Februari 2025 lalu.
Bahan bakar tersebut dioplos dari pertalite atau RON 90 menjadi Pertamax atau RON 92 yang dilakukan dari tahun 2018 hingga 2023.
Dalam konferensi persnya, Kejagung memperkirakan dugaan korupsi di PT Pertamina Persero per tahun sebesar Rp 193,7 triliun, sehingga selama lima tahun berpotensi merugikan negara hingga Rp 968,5 triliun. (HERMAWAN DP/j)
