BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Arif M. Norkim menyebut adanya kenaikan garis kemiskinan di Kota Palangka Raya pada tahun 2023 adalah isu serius yang perlu mendapat perhatian.
"Sekitar kurang lebih 10,31 ribu penduduk Kota Palangka Raya masuk kategori miskin pada 2023. Kenaikan angka kemiskinan menunjukkan adanya tantangan dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya kepada awak media, Senin, 10 Maret 2025.
Dia melanjutkan, dalam temuan lapangan dari bidang tugas kesejahteraan rakyat (Kesra), menunjukkan banyak warga berpenghasilan di bawah Rp530.000 per bulan. Dengan penghasilan itu, maka standar kesejahteraan di Palangka Raya mengalami tekanan.
"Faktor penyebab kemiskinan kurangnya lapangan kerja, akibat dari daerah seperti kabupaten mencari pekerjaan ke Kota Palangka Raya yang tidak memenuhi kuota bahkan standar kualifikasi penerimaan," tuturnya.
Untuk itu, pihaknya meminta pemerintah daerah kabupaten dan kota mengkoordinir sumber daya manusia masing-masing agar tidak selalu menempuk di kota mencari pekerjaan. Selain itu, perlunya meningkatkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya UMKM dan tenaga kerja.
--page
"Mengembangkan pula program pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja," arahnya.
DPRD Kota Palangka Raya, khususnya komisi III, katanya, dalam waktu dekat akan menelusuri secara mendalam terkait hal tersebut. Upaya itu akan dilakukan dengan mengunjungi dinas sosial terkait untuk mempertanyakan kejelasan serta mendata wilayah mana saja yang mendominasi kemiskinan.
"Kami juga melakukan pengawasan ketat terhadap program pengentasan kemiskinan agar lebih tepat sasaran dan efektif," tutupnya. (MARINI/Y)
