BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar), terus memperkuat strategi percepatan penurunan stunting, dengan melaksanakan Aksi Ke-3 melalui kegiatan rembuk stunting, di Aula Sangga Banua, Kantor Bupati, pada Kamis, 13 Maret 2025.
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kobar, dalam menguatkan peran desa sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan penanganan stunting.
Bupati Kobar, Hj. Nurhidayah yang memimpin langsung rembuk stunting ini, menegaskan bahwa penanganan stunting harus dilakukan secara terintegrasi dan melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk desa sebagai ujung tombak pelayanan publik.
“Kita semua harus bersinergi dalam berbagai aspek, mulai dari penyediaan pangan bergizi, kualitas sanitasi, lingkungan yang baik, hingga pola hidup sehat. Peran desa sangat vital dalam mendukung intervensi ini,” ujar Hj Nurhidayah.
Sebagai perangkat daerah yang membina pemerintahan desa, DPMD Kobar memiliki peran strategis dalam memastikan program penanganan stunting berjalan efektif hingga ke tingkat desa.
--page
Kepala DPMD Kobar Yudi Hudaya menekankan bahwa penguatan kelembagaan desa, optimalisasi dana desa, serta peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi kunci dalam upaya percepatan penurunan stunting.
“Kami mendorong agar setiap desa mengalokasikan dana desa untuk program-program yang berorientasi pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, sanitasi, dan edukasi kesehatan bagi ibu hamil dan balita. Selain itu, peran kader posyandu, bidan desa, dan Tim Penggerak PKK juga sangat penting dalam mengawal program ini,” tuturnya.
Dalam rembuk stunting ini, DPMD Kobar juga mengajak seluruh kepala desa untuk memperkuat komitmen dalam program konvergensi stunting, terutama dalam memberikan perhatian khusus pada keluarga 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
“Periode HPK merupakan masa krusial dalam pertumbuhan anak, sehingga desa harus memastikan bahwa layanan kesehatan, gizi, dan edukasi bagi ibu hamil dan balita dapat diakses dengan mudah,” ungkapnya.
Hasil dari rembuk stunting ini akan menjadi dasar dalam menyusun rencana intervensi gizi terintegrasi yang akan dimasukkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2026.
--page
DPMD Kobar berkomitmen untuk terus bersinergi dengan desa dan berbagai pihak guna menurunkan angka stunting serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kotawaringin Barat.
"Dengan pendekatan berbasis desa, diharapkan program percepatan penurunan stunting dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi generasi mendatang," pungkasnya. (DANANG/Y)
