PALANGKA RAYA –

BORNEONEWS, Palangka Raya – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Tengah menyoroti optimalisasi anggaran Pilkada dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Logistik dan Perencanaan Anggaran Pilkada Tahun 2024 di Sampit, Senin, 18 Maret 2025.

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kalteng, Mulyo Suharto, menegaskan bahwa pendanaan Pilkada harus berjalan optimal sesuai dengan Permendagri No. 54 Tahun 2019, yang mengatur bahwa biaya pemilihan kepala daerah bersumber dari APBD.

“Percepatan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) menjadi faktor utama dalam kelancaran anggaran Pilkada,” katanya di Sampit, baru baru ini.

Ia menjelaskan tahapan pencairan dana hibah dilakukan secara bertahap, yakni 40% setelah NPHD ditandatangani, 50% empat bulan sebelum pemungutan suara, dan 10% satu bulan sebelum hari pemungutan suara.

Selain anggaran, ia menyoroti netralitas ASN serta perlunya koordinasi dengan Bawaslu, TNI, dan Polri guna mencegah potensi konflik selama tahapan Pilkada.

Kepala Badan Kesbangpol Kalteng, Katma F. Dirun, menegaskan pihaknya berkomitmen memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan guna memastikan tahapan Pilkada berjalan sesuai regulasi dan prinsip demokrasi. (HERMAWAN DP/j)