BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Pemerintah melalui Satgas Garuda Penertiban Kawasan Hutan (PKH) telah menyita seluas 317 ribu hektare lahan sawit ilegal. Rencananya, lahan berikut kebun sawit yang dikuasai oleh negara itu akan dikelola oleh perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) PT Agrinas Palma Nusantara (Persero).
"Hasil dari operasi yang berlangsung sejak 24 Februari hingga 18 Maret 2025 ini mencatat keberhasilan penertiban terhadap 317 ribu hektar kawasan hutan yang merupakan aset negara," kata Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Richard Tampubolon, Selasa,18 Maret 2025, yang diungkapkan saat kunjungan ke Kabupaten Kotawaringin Timur dalam rangka pemasangan plang penyitaan lahan sawit di PT Globalindo Alam Perkasa (GAP) seluas 12.069,39 hektare di Kecamatan Mentaya Hilir Utara.
Satgas Garuda PKH telah melaksanakan operasi penertiban kawasan hutan secara serentak di 19 provinsi dari Sumatera Utara, Papua hingga Kalimantan Tengah. Lahan tersebut segera dikembalikan ke negara untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan visi dan misi Presiden RI, Prabowo Subianto. Langkah ini ia disebut menunjukkan negara hadir dalam upaya menyelesaikan berbagai permasalahan di daerah secara menyeluruh. Selain menertibkan aset negara, operasi ini juga bertujuan untuk mempercepat upaya perlindungan lingkungan serta memastikan pemanfaatan kawasan hutan bagi kepentingan masyarakat.
Sementara itu, menjawab kekhawatiran adanya PHK massal bagi karyawan yang bekerja di perusahaan kebun sawit yang disita, Komandan Satgas Garuda PKH Mayjen TNI Yusman Madayun memastikan pemerintah menjamin tidak akan terjadi hal. “Penyitaan tidak serta-merta menghentikan operasional perusahaan. Pengelolaan lahan yang telah diambil alih akan tetap berjalan sebagaimana mestinya di bawah manajemen baru, sehingga tidak ada dampak negatif terhadap karyawan,” kata Mayjen TNI Yusman, Kamis, 20 Maret 2025.
Pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi melalui Tim Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) dan Tim Transisi untuk menjamin keberlanjutan usaha serta perlindungan tenaga kerja. Ia mengimbau masyarakat tidak terprovokasi oleh isu-isu yang menyebutkan penyitaan akan berujung pada PHK massal. Langkah ini telah dikaji secara matang agar tidak merugikan pekerja yang menggantungkan hidupnya pada sektor perkebunan sawit.
Sedangkan Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor di tempat terpisah menambahkan, nantinya lahan yang disita baik dari perusahaan, koperasi, atau perorangan akan dikelola oleh BUMN PT Agrinas Palma Nusantara. Halikinnor optimistis langkah ini justru akan memberikan manfaat besar bagi daerah karena keuntungan operasional akan masuk ke negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Berikut adalah profil PT Agrinas Palma Nusantara:
Pemerintah telah melakukan penyegaran jajaran direksi dan komisaris PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), BUMN Perkebunan, yang sebelumnya bernama PT Indra Karya (Persero). Mengutip dari laman Instagram @agrinaspalma, perubahan tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-0012457.AH.01.02.Tahun 2025 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Agrinas Palma Nusantara pada 21 Februari 2025. Lahirnya Agrinas Palma Nusantara disebut selaras dengan program Asta Cita Presiden dalam mewujudkan swasembada energi.
Jajaran Direksi:
1. Direktur Utama: Letjen TNI Purn Agus Sutomo
Pria ini lahir di Kendal tahun 1960. Sebelumnya ia menjabat Irjen Kemhan RI. Letjen TNI Purn. Agus merupakan alumnus Akademi Militer tahun 1984, dari kecabangan infanteri. Ia pernah menjabat Komandan Paspampres pada tahun 2011 sampai 2012, dan pernah memimpin Kopassus markas di Cijantung sebagai Komandan Jenderal Kopassus pada 2012-2014.
2. Direktur Perkebunan: Cucu Somantri
Ia merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1984. Cucu berpengalaman dalam Infanteri. Jabatan terakhir jenderal bintang dua ini Staf Khusus Kasad. Saat ini menjabat Ketua dan Pengurus Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Provinsi Jawa Barat periode 2024-2029.
3. Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum: Bachtiar Utomo
Bachtiar sebelumnya menjabat Wadan Kodilat TNI AD. Pria kelahiran Pati itu alumnus Akademi Militer tahun 1984. Ia berpengalaman dalam bidang infanteri dan pernah menjabat menjadi Pangdam VII/Wirabuana dari tahun 2013 hingga 2015. Pada jabatan sipil pernah menjabat sebagai Direktur Pengadaan Perum Bulog pada 2018-2020.
4. Direktur Keuangan & Manajemen Risiko: M. Wais Fanshuri
Pria ini lahir pada 19 Februari 1970 di Medan. Ia menempuh Pendidikan Ekonomi di UISU Medan, dan pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan pada PT Jasa Sarana (BUMD).
5. Direktur Bisnis & Pengembangan Industri: Edi Slamet Irianto
Edi menempuh Pendidikan Ekonomi di UISU Medan, dan pernah menjabat sebagai Direktur Keuangan pada PT Jasa Sarana (BUMD).
6. Direktur Konsultan Konstruksi: Gagah Guntur Aribowo
Pria ini dapat gelar Doktor Teknik Sipil dari Universitas Brawijaya dan Magister Teknik Sipil dari Universitas Islam Sultan Agung. Sebelumnya ia menjabat sebagai VP Operation and Business Development PT Indra Karya (Persero).
7. Direktur Operasi: Ospin Sembiring
Ospin lahir 30 Oktober 1966 di Tebing Tinggi. Ia pernah menjabat Regional Head di PT Perkebunan Nusantara IV Regional V, dan menempuh Pendidikan Pertanian Universitas Jambi.
Jajaran Komisaris:
1. Komisaris Utama: Wisnoe Prasetja Boedi
Purnawirawan TNI-AD ini pernah sebagai Inspektur Jenderal TNI-AD dan Pangdam V Brawijaya. Ia lulus Akmil pada 1986 dari kecabangan Infanteri. Jabatan terakhir jenderal bintang tiga ini Koordinator Staf Ahli Kepala Staf Angkatan Darat.
2. Komisaris: Wicipto Setiadi
Wicipto lahir Purbalingga. Ia meraih gelar Doktor Program Doktor Fakultas Hukum dari Universitas Indonesia dan Magister Hukum Program Pascasarjana dari UNPAD.
3. Komisaris: Ulfa Mashfufah
Wanita ini lahir Jakarta. Pernah tercatat sebagai Wakil Ketua BNSP periode 2023-2028. Latar belakang pendidikannya S2 Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (UI).
(*/j)
