BORNEONEWS, Sampit - Rangkaian Safari Ramadan 1446 Hijriah atau 2025 Masehi yang dipimpin oleh Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinno berakhir di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan. Kegiatan ini ditutup dengan kunjungan ke Desa Basirih Hilir, yang juga mencakup warga dari Kecamatan Pulau Hanaut, Teluk Sampit, dan Mentaya Hilir Utara.
"Kita menyelesaikan kunjungan Safari Ramadan tahun ini. Memang kita batasi hanya di empat titik karena efisiensi anggaran dan kondisi cuaca yang kurang mendukung, tetapi alhamdulillah kita tetap bisa mempererat silaturahmi dengan masyarakat," ujar Halikinnor, Jumat, 21 Maret 2025.
Meski sempat terhambat selama satu jam akibat kemacetan yang disebabkan insiden truk masuk ke parit, Halikinnor tetap menghadiri agenda safari Ramadan terakhir ini. Insiden tersebut justru menjadi perhatian khusus bagi Bupati untuk mengusulkan pembangunan jalan alternatif agar arus lalu lintas di Kotim, khususnya Jalan HM Arsyad Samuda-Ujung Pandaran lebih lancar.
"Kami lihat tadi kemacetannya sampai beberapa kilometer. Ini menandakan bahwa mobilitas kendaraan di wilayah kita cukup padat. Ke depan, kita perlu memikirkan solusi, termasuk membuat jalan alternatif," katanya.
Selain membahas infrastruktur, Halikinnor juga menekankan pentingnya Safari Ramadan sebagai ajang mempererat ukhuwah dan membangun komunikasi harmonis antara ulama, umara, dan umat. Ia mengajak masyarakat untuk terus menjaga lingkungan serta memohon keberkahan dan perlindungan bagi daerah ini.
--page
Sementara itu, Pelaksana Tugas Camat Mentaya Hilir Selatan Rida Iswandi menyambut baik kegiatan ini karena menjadi kesempatan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat langsung kepada pemerintah daerah. Menurutnya, permintaan yang paling mendesak adalah peningkatan infrastruktur.
"Ada beberapa usulan yang diharapkan mendapat perhatian, seperti perbaikan Jembatan Sapihan yang menghubungkan dua desa, serta peningkatan jalan dan drainase di Pasar Umar Hasyim," kata Rida.
Ia berharap melalui Safari Ramadan ini, aspirasi masyarakat dapat diakomodasi, meskipun memahami adanya kebijakan efisiensi anggaran. (DEWI PATMALASARI/Y)
