BORNEONEWS, Sampit - Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor menyatakan bahwa pihaknya akan mengevaluasi pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di daerah tersebut. Evaluasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan peluang untuk membuka akses bagi investor yang tertarik membangun rumah sakit swasta di Kotim.
"Nantinya, kami akan meninjau kembali pelaksanaan program UHC ini, karena saat ini banyak investor yang enggan masuk ke Kotim karena seluruh biaya kesehatan ditanggung oleh BPJS Kesehatan," ujar Halikinnor di Sampit, Minggu, 23 Maret 2025.
Menurutnya, salah satu masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat adalah keterbatasan fasilitas dan sumber daya di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Murjani Sampit, rumah sakit utama dan satu-satunya di kota tersebut. Banyak keluhan datang dari masyarakat terkait kurangnya fasilitas dan kapasitas rumah sakit untuk menangani jumlah pasien yang terus meningkat.
Halikinnor menjelaskan bahwa satu dokter di RSUD dr. Murjani Sampit hanya mampu menangani maksimal 40 pasien per hari, padahal jumlah pasien yang datang sering kali mencapai ratusan. Hal ini mengakibatkan banyak pasien yang tidak terlayani, yang menjadi keluhan masyarakat.
Sebagai perbandingan, Kota Palangka Raya yang memiliki beberapa rumah sakit, memiliki lebih banyak fasilitas kesehatan daripada Kota Sampit yang hanya memiliki RSUD dr. Murjani sebagai satu-satunya rumah sakit, meskipun jumlah penduduk Kotim lebih banyak.
"Saya bertanya kepada dokter spesialis di RSUD dr. Murjani, mereka mengatakan bahwa satu dokter hanya bisa melayani 40 pasien sehari, sementara yang datang mencapai ratusan," ujarnya.
Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kotim terus membuka peluang bagi investor untuk mendirikan rumah sakit swasta guna mengurangi beban RSUD dan membagi jumlah pasien ke beberapa fasilitas kesehatan. Halikinnor juga menyebutkan bahwa ada beberapa investor yang tertarik untuk membangun rumah sakit swasta, termasuk Haji Norhin, pengusaha asal Kalimantan Selatan yang telah berhasil membangun Rumah Sakit Islam Sultan Agung di Banjarbaru.
Namun, kehadiran program UHC yang ditanggung oleh pemerintah membuat investor berpikir dua kali untuk berinvestasi di Kotim. Sejak 2023, Pemkab Kotim bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat Kotim melalui program UHC. Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp50 hingga Rp60 miliar setiap tahunnya untuk mendukung program ini.
Program UHC bertujuan untuk memberikan akses layanan kesehatan yang lebih luas kepada masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Masyarakat yang tidak mampu membayar iuran bulanan dapat mendaftar sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibiayai pemerintah.
Namun, adanya program UHC membuat sebagian masyarakat enggan menggunakan layanan kesehatan swasta yang tidak menerima BPJS Kesehatan, karena mereka lebih memilih layanan yang ditanggung oleh pemerintah.
"Jadi, jangan salah paham mengapa sampai sekarang belum ada investor rumah sakit swasta yang masuk ke Kotim. Bukan karena izin sulit, tapi karena adanya program UHC. Nanti kami akan tinjau lagi pelaksanaan UHC ini," tambah Halikinnor.
