BORNEONEWS, Palangka Raya - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDP menyelenggarakan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama atau PKS tiga pihak dalam rangka penyaluran dana Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR Gelombang III Tahun 2025.
Acara ini berlangsung pada 19-20 Maret 2025 di Ruang Nusantara I Kantor BPDP, Jl Imam Bonjol No 61, Jakarta Pusat.
Acara yang dibuka oleh Direktur Penghimpunan Dana BPDP, Normansyah Hidayat Syahruddin, menegaskan komitmen BPDP dalam mendukung peremajaan kebun sawit rakyat.
"Program ini bertujuan meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan pekebun sesuai amanah pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permantan) Nomor 5 Tahun 2025, dengan teknis pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Direktur Utama BPDPKS Nomor 2 Tahun 2024," kata Syahruddin dalam rilisnya pada Minggu, 23 Maret 2025.
Dalam sambutannya, Normansyah Hidayat Syahruddin mengungkapkan bahwa PSR merupakan langkah strategis untuk mendukung keberlanjutan usaha perkebunan sawit rakyat.
"Kami harap program ini dapat menjadi solusi bagi pekebun rakyat untuk meningkatkan hasil panen dan memperbaiki taraf hidup," ujarnya.
Penandatanganan PKS melibatkan BPDP bersama para mitra lembaga perbankan nasional maupun daerah. Peran penting perbankan dalam menyalurkan dana PSR menjadi sorotan utama dalam acara ini.
"BPDP bekerja sama dengan bank-bank mitra untuk mempermudah akses pekebun rakyat terhadap program tersebut," katanya.
Sejumlah lembaga perbankan turut hadir dan berpartisipasi dalam acara ini. Diantaranya, PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk., PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi, serta PT. Bank Pembangunan Daerah Aceh Syariah.
"Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan proses penyaluran dana PSR dapat berjalan lebih efisien dan tepat sasaran. BPDP optimis bahwa langkah ini akan memberikan dampak positif bagi pekebun rakyat dan mendukung keberlanjutan industri sawit di Indonesia," kata Syahruddin.(TESTI PRISCILLA/j)
