BORNEONEWS, Palangka Raya - Wakil Ketua II membidangi Komisi I DPRD Palangka Raya, Syaufwan Hadi, menyampaikan bahwa untuk memperkecil kesenjangan pembangunan dan akses antara wilayah kota dan pinggiran, pemko dapat mengambil berbagai langkah strategis yang berfokus pada pemerataan infrastruktur, pelayanan publik, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Syaufwan memberikan solusi konkret yang bisa diterapkan oleh Pemko Palangka Raya, seperti pemerataan infrastruktur dan aksesibilitas melalui pembangunan dan perbaikan jalan penghubung, antara pusat kota dan wilayah pinggiran untuk memperlancar mobilitas penduduk dan distribusi barang.
"Dengan mengadopsi pendekatan ini, diharapkan kesenjangan antara wilayah kota dan pinggiran di Palangka Raya dapat dikurangi, menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata," katanya, Rabu, 26 Maret 2025.
Kemudian, untuk meningkatkan pelayanan publik dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama di wilayah kota dan pinggiran Palangka Raya, Pemerintah Kota (Pemko) dapat menerapkan kebijakan yang berorientasi pada pemerataan akses, peningkatan kualitas layanan, dan dukungan bagi perekonomian lokal.
"Membangun dan meningkatkan fasilitas kesehatan di daerah pinggiran, seperti puskesmas, klinik, dan posyandu. Dan Menyediakan layanan kesehatan bergerak (mobile clinic) untuk menjangkau daerah terpencil," bebernya.
Serta mengembangkan sistem layanan digital (e-government) untuk mempercepat proses administrasi seperti perizinan dan pajak daerah. Dan menyelenggarakan program jemput bola untuk pelayanan administrasi di daerah terpencil.
"Libatkan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) untuk memastikan kebijakan sesuai kebutuhan lokal," anjurnya.
Ia berharap, adanya infrastruktur tercukupi, pelayanan publik yang berkualitas, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat berjalan secara merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah Palangka Raya. (MARINI/H)
