BORNEONEWS, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyambut baik pencairan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pada Maret 2025 atau menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.
"Tentunya bansos yang disalurkan sebelum Hari Raya Idul Fitri akan membantu rakyat, terutama bagi masyarakat kalangan keluarga menengah ke bawah," kata Cucun kepada wartawan di Jakarta, Kamis 27 Maret 2025.
Hal tersebut dia sampaikan sekaligus merespons permintaan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mendorong pemerintah daerah untuk mencairkan bansos jelang Lebaran, sebagai salah satu langkah memperkuat daya beli masyarakat.
Cucun mengapresiasi langkah pemerintah, khususnya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang menargetkan pemberian bansos sebelum perayaan Idul Fitri.
Meskipun begitu, ia mendorong pemerintah mengatur sanksi tegas bagi pemerintah daerah (pemda) yang terlambat menyalurkan bansos untuk warganya atau terbukti melakukan manipulasi.
"Karena Presiden Prabowo berserta jajarannya berkomitmen membantu masyarakat jelang Hari Raya, kita harus jaga semangat ini dengan memastikan bansos tersalurkan tepat waktu dan tepat sasaran,” ucap Cucun.
Ia pun menyampaikan DPR akan meminta laporan realisasi penyaluran dari tiap pemerintah daerah terkait bansos itu secara berkala.
“Pastikan bantuan ini tepat sasaran dan tepat waktu, karena banyak masyarakat yang mengharapkan bantuan segera disalurkan sebelum Idul Fitri," kata Cucun.
Sebelumnya Mendagri Muhammad Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah agar memperkuat daya beli masyarakat menjelang perayaan Lebaran 2025, diantaranya dengan menyalurkan bansos baik tunai maupun non-tunai kepada masyarakat yang membutuhkan.
"Tolong juga daerah-daerah menjelang Lebaran ini digelontorkan bansos, baik tunai maupun non-tunai, barang misalnya, kepada masyarakat agar daya beli masyarakat meningkat," kata Mendagri.
Guna memperkuat daya beli masyarakat, Mendagri juga meminta kepala daerah di seluruh Indonesia untuk melakukan rapat internal untuk mengoptimalkan target pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dengan demikian, kata dia, nantinya pemda dapat memberikan stimulus positif bagi perekonomian daerah dan memperkuat daya beli masyarakat.
ANTARA
