BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota Komisi II DPRD Palangka Raya, Khemal Nasery, mendorong terciptanya tata niaga yang berkeadilan bagi para petani ubi di Kota Palangka Raya.
Ia menilai, sistem distribusi dan pemasaran hasil pertanian, khususnya ubi, perlu ditata secara adil agar petani tidak dirugikan.
"Para petani ubi harus mendapatkan harga jual yang layak dan akses pasar yang jelas. Pemerintah perlu hadir menciptakan tata niaga yang berpihak dan memberi kepastian bagi kesejahteraan mereka," ujarnya, Senin, 7 April 2025.
Khemal juga menambahkan bahwa, dukungan dari pemerintah bisa dilakukan melalui pembentukan koperasi tani, kemitraan dengan pelaku industri pengolahan, hingga penyediaan sarana distribusi yang memadai.
Dengan begitu, rantai pasok ubi tidak dikuasai tengkulak dan petani dapat memperoleh hasil maksimal dari jerih payahnya.
Ia juga menegaskan pentingnya langkah konkret pemerintah daerah untuk menyejahterakan petani ubi.
Dirinya menyebut bahwa pemerintah daerah perlu menciptakan sistem tata niaga yang berkeadilan, agar petani mendapatkan harga jual yang layak dan tidak dirugikan oleh permainan pasar.
"Petani ubi adalah bagian penting dalam ketahanan pangan lokal. Sudah seharusnya mereka mendapatkan perhatian lebih, baik dari segi pemasaran, akses permodalan, hingga perlindungan harga," tutup Khemal. (MARINI/H)
