BORNEONEWS, Sampit – Rencana perombakan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) pasca Lebaran Idulfitri 2025 masih menjadi tanda tanya.
"Sudah saatnya bupati menempatkan pejabat sesuai kemampuan dan keahliannya. Apalagi banyak jabatan strategis saat ini masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt), yang kewenangannya sangat terbatas," kata Pemerhati politik dan kebijakan publik di Kotim, Agung Adi Setiyono, Selasa, 8 April 2025.
Dirinya mendorong agar rotasi dan penempatan jabatan dilakukan berdasarkan kompetensi, bukan sekadar kedekatan atau loyalitas semata.
Saat ini sejumlah posisi Kepala OPD masih kosong dijabat oleh Pelaksana tugas (Plt). Menurutnya, jabatan Plt seharusnya tidak dijabat dalam waktu lama, maksimal enam bulan, agar pengambilan keputusan tidak tersendat.
Agung juga menyoroti sejumlah sektor krusial yang memerlukan perhatian serius, seperti RSUD dr Murjani Sampit.
"RSUD selama ini mendapat banyak sentimen negatif dari publik karena merupakan pusat layanan vital. Perlu evaluasi total, mulai dari top manajemen hingga lini pelayanan bawah. Orang-orang yang ditugaskan di sana harus punya semangat dan misi pelayanan yang kuat," ujarnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya sinergi antara Satpol PP dan Dinas Sosial Kotim dalam mengatasi persoalan sosial yang semakin kompleks.
"Munculnya gelandangan, pengemis, dan anak-anak jalanan di lampu merah menunjukkan lemahnya sistem pengawasan. Jika tidak segera dibenahi, ini akan menjadi masalah sosial yang semakin membesar," tandasnya.
Sebelumnya lima pejabat eselon II pensiun pada 2024 lalu yaitu Kepala Dinas Perhubungan Suparmadi, Sekretaris DPRD Muhammad Yusuf, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Muhammad Fuad Sidiq, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Machmoer dan Sekretaris Daerah Fajrurrahman. Posisi mereka saat ini dijabat Pelaksana tugas (Plt) untuk Kepala OPD dan Penjabat (Pj) untuk Sekretaris Daerah.
Kemudian tahun ini ada lima orang lagi pejabat eselon II yang akan pensiun tersebut adalah Pj Sekretaris Daerah yang juga Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kotim Sanggul Lumban Gaol, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Sepnita, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Poraktina Ike Heritha, Kepala Inspektorat Masri dan Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Rusmiati. (DEWI PATMALASARI/R)
