BORNEONEWS, Sampit – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor berencana akan mengevaluasi pelaksanaan program Universal Health Coverage (UHC) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di wilayahnya. Langkah ini diambil untuk meningkatkan efektivitas layanan kesehatan sekaligus membuka peluang bagi masuknya investasi di sektor kesehatan, khususnya rumah sakit swasta.
“Saat ini Kotim sudah menerapkan UHC dengan anggaran lebih dari Rp50 miliar. Namun, masih banyak warga yang harus dirujuk ke luar daerah, bahkan hingga ke Surabaya. Hal ini memberatkan masyarakat untuk anggaran tambahan biaya keberangkatan,” kata Halikinnor, Rabu, 9 April 2025.
Ia menambahkan, saat mengikuti Zoom meeting bersama pemerintah pusat, ditemukan fakta bahwa ada daerah yang tidak menerapkan UHC, namun layanan kesehatannya tetap berjalan maksimal. Hal ini menjadi pertimbangan penting bagi Pemkab Kotim dalam meninjau efektivitas implementasi UHC saat ini.
“Hal ini akan kita evaluasi juga kedepannya apakah tetap harus UHC atau tidak,” jelasnya.
Rencana evaluasi program UHC tersebut sudah ia utarakan beberapa kali. Sebelumnya Halikinnor menyoroti dampak UHC terhadap minat investor. Menurutnya, kebijakan UHC yang menanggung seluruh biaya kesehatan melalui BPJS Kesehatan membuat investor ragu membangun rumah sakit swasta di Kotim. Sehingga masyarakat tidak mempunyai pilihan selain berobat di RSUD dr Murjani Sampit.
--page
"Nantinya, kami akan meninjau kembali pelaksanaan program UHC ini, karena saat ini banyak investor yang enggan masuk ke Kotim karena seluruh biaya kesehatan ditanggung oleh BPJS Kesehatan," katanya saat itu. (DEWI PATMALASARI/Y)
