BORNEONEWS, Pangkalan Bun – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menerima sejumlah rekomendasi penting dari DPRD setempat dalam rapat paripurna ke-8 masa persidangan II tahun sidang 2024/2025 yang digelar pada Kamis, 10 April 2025.
Rekomendasi tersebut disampaikan dalam rangka evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kobar tahun 2024.
Wakil Bupati (Wabup) Kobar, Suyanto menyampaikan bahwa dalam rapat tersebut dibahas beberapa poin krusial yang perlu segera ditindaklanjuti.
"Ada beberapa hal pokok yang disampaikan, salah satunya terkait data indikator makro yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut,” jelas Wabup.
Selain itu, Wabup juga menyoroti sektor keuangan, khususnya pendapatan dan belanja daerah. Ia menekankan pentingnya peningkatan serapan anggaran agar potensi dana dari pemerintah pusat bisa dimanfaatkan secara optimal.
“Salah satu contohnya adalah anggaran dari pusat di bidang pertanian, di mana daerah harus menyiapkan lahan. Jika daerah tidak siap, maka dana tersebut tidak bisa diserap,” jelas Wabup
Wabup menambahkan terkait kesiapan daerah dalam menyediakan lahan sangat penting demi mendukung program nasional swasembada pangan.
“Sejak dilantik, Presiden mendorong akselerasi swasembada melalui cetak sawah dan obligasi lahan. Konsepnya adalah satu tahun bisa panen tiga kali dengan standar tertentu,” jelas Wabup.
Wabup mengatakan bahwa untuk mendukung mekanisme produksi dan pasar, pemerintah pusat telah menetapkan harga tertinggi untuk gabah kering panen.
“Bulog akan menyerap hasil panen tersebut, sehingga petani tidak perlu khawatir. Teknologi juga akan digunakan dalam sarana prasarana pertanian agar produktivitas meningkat,” jelas Wabup.
Suyanto menegaskan bahwa meskipun pada tahun 2024 program ini belum sepenuhnya tercapai, pemerintah daerah berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi DPRD.
“Tahun 2025 dan seterusnya akan kita maksimalkan. Rekomendasi ini menjadi catatan penting bagi kami dalam perencanaan pembangunan ke depan,” pungkasnya. (WAHYU KRIDA/H)
