BORNEONEWS, Tamiang Layang – Komitmen untuk menyukseskan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) terus bergulir. Hari ini, Kamis, 10 April 2025, Komisi I DPRD Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Barito Timur, untuk menggali informasi teknis terkait uji coba MBG yang telah dilaksanakan pada enam sekolah di Kecamatan Dusun Tengah.
Kunjungan tersebut disambut oleh jajaran Pemerintah Kabupaten Barito Timur dan dipimpin langsung oleh Asisten I Sekretariat Daerah, Ari Panan P Lelu. Dalam pertemuan itu, kedua belah pihak terlibat diskusi mendalam mengenai berbagai aspek pelaksanaan MBG.
“Yang kita bahas sangat beragam, mulai dari skema pendanaan, bentuk dukungan pemerintah daerah, keberadaan dapur modern, rekrutmen tenaga kerja, hingga tantangan teknis di lapangan,” ujar Ari Panan kepada awak media usai pertemuan.
Menurut Asisten I, program MBG tidak hanya menuntut kesiapan fisik dan sarana, tetapi juga sumber daya manusia yang kompeten dan berdedikasi tinggi.
“Ini pekerjaan yang kompleks. Dibutuhkan orang-orang yang siap, mau dan terampil untuk mengelola program ini secara optimal,” tegasnya.
--page
Ia menambahkan, penerima manfaat program MBG mencakup pelajar dari jenjang PAUD, SD, hingga SMA, serta ibu hamil dan menyusui. Namun, beberapa kendala teknis masih menjadi perhatian serius, seperti distribusi makanan yang hanya diperbolehkan dalam radius maksimal 6 kilometer atau waktu tempuh tidak lebih dari 20 menit dari dapur produksi.
“Barito Timur memiliki wilayah-wilayah yang cukup terpencil dan sulit dijangkau dalam waktu sesingkat itu,” kata Ari.
Dalam diskusi, Komisi I DPRD Banjar juga menggarisbawahi pentingnya menyiapkan bahan baku MBG secara mandiri. Ari mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mendorong sinergi lintas dinas untuk memastikan ketersediaan bahan makanan seperti sayur, ikan, daging, dan buah dari petani dan peternak lokal.
“Harapan kita, bahan baku MBG tidak didatangkan dari luar daerah. Dengan memanfaatkan potensi lokal, kita tidak hanya menyukseskan program nasional, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat,” ujarnya.
Ari juga menyinggung ketentuan MBG bahwa penganggaran program ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Badan Gizi Nasional (BGN), sehingga pemerintah daerah tidak boleh terlibat dalam alokasi anggaran, melainkan sebatas fasilitasi penyediaan infrastruktur.
Meski demikian, hingga kini Ari belum bisa memastikan kapan program MBG akan resmi dijalankan di Barito Timur. Ia menyebut, pelaksanaannya sangat bergantung pada kesiapan provinsi dan koordinasi lebih lanjut dengan pelaku usaha makanan melalui Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia (APJI) Kalimantan Tengah.
--page
“Kita masih akan berkoordinasi lebih lanjut. Tapi yang jelas, pertemuan hari ini memberi banyak masukan dan membuka peluang kerja sama antar daerah demi suksesnya program MBG,” pungkas Ari. (AGUSTINUS BOLE MALO/Y)
