BORNEONEWS, Pangkalan Bun - Wakil Bupati Kotawaringin Barat (Wabup Kobar) Suyanto mengatakan, ketidaksinkronan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk di wilayah Kobar, memang masih terjadi.
"Ini memang menjadi tantangan tersendiri. Kadang masih terjadi belum adanya sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah, khususnya di Kabupaten Kobar," ujar Wabup, Jumat, 11 April 2025.
Menurut Wabup, persoalan ini tidak hanya terjadi di Kobar, namun juga merupakan isu nasional yang berkaitan dengan kebijakan 1 data atau big data.
"Sebenarnya ini masalah nasional, untuk itulah diperlukan adanya 1 data satu big data. Sehingga di daerah, salah satunya Kobar, sudah mulai menindaklanjuti hal ini melalui berbagai sistem pelaporan seperti Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (e-SAKIP)," jelas Wabup.
Wabup melanjutkan, seluruh data nantinya akan dientry dalam 1 sistem terintegrasi sebagai bagian dari upaya tindak lanjut atas rekomendasi DPRD tahun 2024.
--page
"Outputnya adalah ketika kita mengintegrasikan semua data ke dalam satu sistem, maka itu sudah menjadi bagian penting dan tindak lanjut atas rekomendasi DPRD tahun 2024," jelas Wabup.
Menurut Wabup, pekerjaan rumah ini menjadi tanggung jawab bersama bagi seluruh penyelenggara pemerintahan di daerah. "Ini bagian PR kita bersama sebagai penyelenggara pemerintah, sehingga kita akan tetap mengoptimalkan bagaimana organisasi perangkat daerah menjalankan tugas-tugas visi dan misi kepala daerah," tegas Wabup
Wabup menambahkan, akselerasi pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat juga akan dipetakan lebih sistematis melalui pendekatan berbasis data terintegrasi. (WAHYU KRIDA/Y)
