BORNEONEWS, Sampit – Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Langkap mengatakan status Universal Health Coverage (UHC) yang telah dicapai daerah ini tidak akan menghambat potensi bisnis rumah sakit swasta. Bahkan, ia menilai kehadiran rumah sakit swasta sangat dibutuhkan dan tak perlu dikhawatirkan akan merugi.
“Layanan kesehatan gratis itu tetap ditujukan bagi masyarakat yang kurang mampu dan dibiayai oleh pemerintah. Sementara rumah sakit swasta menyasar kelas menengah ke atas, yang selama ini bahkan lebih memilih berobat ke luar daerah atau luar negeri,” kata Langkap, yang juga menjabat Sekretaris Komisi III DPRD Kotim, Sabtu, 12 April 2025.
Lanjutnya, meski saat ini Kotim berstatus UHC, banyak masyarakat yang memilih berobat ke klinik swasta karena alasan tertentu. Sehingga ia optimis rumah sakit swasta tetap akan ada peminat tersendiri jika hadir di daerah ini.
Langkap menegaskan, rumah sakit swasta akan menjadi pelengkap layanan kesehatan di Kotim. Kehadirannya diyakini mampu mempercepat dan meningkatkan mutu layanan bagi masyarakat berpenghasilan tinggi, tanpa membebani fasilitas umum seperti RSUD dr. Murjani Sampit.
“Rumah sakit swasta bisa menjadi solusi untuk mengurai beban RSUD yang selama ini jadi tumpuan utama masyarakat. Justru keberadaan RS swasta membuat pelayanan lebih terdistribusi dan berkualitas,” tambahnya.
Tak hanya dari sisi layanan, rumah sakit swasta juga dinilai akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal, termasuk membuka lapangan kerja baru bagi tenaga medis, petugas pendukung, hingga pelaku UMKM di sekitar kawasan rumah sakit.
“Tenaga medis, sopir ambulans, petugas kebersihan, hingga usaha kuliner dan penginapan akan ikut berkembang. Ini efek domino yang bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Adapun Kotim telah berstatus UHC sehingga seluruh masyarakat dapat menikmati fasilitas kesehatan gratis menggunakan BPJS yang ditanggung pemerintah daerah. Meski demikian, masih banyak masyarakat yang harus berobat ke luar daerah bahkan ke Pulau Jawa karena keterbatasan fasilitas dan tenaga dokter spesialis di daerah ini.
Bupati Kotim Halikinnor sebelumnya menyatakan pihaknya akan mengevaluasi status UHC yang setiap tahun menelan anggaran lebih dari Rp50 miliar. Sebab digadang-gadang status tersebut menyebabkan investor rumah sakit swasta mempertimbangkan untuk masuk ke Kotim karena khawatir merugi. (DEWI PATMALASARI/j)
