BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota Komisi II DPRD Palangka Raya, Tantawi Jauhari mengungkapkan keprihatinannya terhadap persoalan penyaluran elpiji bersubsidi yang dinilai masih sangat kompleks.
Ia menyoroti dua masalah utama yang hingga kini belum tertangani dengan optimal, yakni praktik penjualan elpiji 3 kg di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan penyaluran yang tidak tepat sasaran.
"Distribusi elpiji subsidi 3 kg di Palangka Raya masih jauh dari kata ideal. Selain maraknya oknum pedagang yang menjual dengan harga tinggi melebihi HET, kami juga mendapati elpiji bersubsidi ini masih digunakan oleh masyarakat mampu serta pelaku usaha berskala besar yang seharusnya tidak berhak," tegas Tantawi, Senin 14 April 2025.
Kondisi ini tidak hanya merugikan masyarakat kecil yang memang berhak menerima subsidi, tetapi juga mencerminkan lemahnya pengawasan dalam pendistribusian elpiji.
Tantawi mendorong pemerintah kota melalui instansi terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi dan pengawasan elpiji subsidi.
“Harus ada penindakan terhadap pelanggaran, dan upaya untuk memperketat sistem pendistribusian agar tepat sasaran. Pemerintah juga perlu menggencarkan sosialisasi agar masyarakat lebih paham siapa yang berhak menggunakan elpiji 3 kg ini,” ujarnya.
Ia berharap dengan langkah-langkah yang tepat, permasalahan klasik ini tidak terus berulang setiap tahun, terlebih menjelang hari-hari besar keagamaan yang biasanya disertai lonjakan permintaan. (MARINI/R)
