BORNEONEWS, Palangka Raya - Dewan Pers merespon positif rencana Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk memberikan subsidi perumahan kepada 1.000 wartawan.
Namun Dewan Pers menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan mekanisme yang adil dalam penyaluran subsidi tersebut.
Dalam siaran persnya, Dewan Pers menyarankan agar proses pendataan dan verifikasi calon penerima subsidi melibatkan perusahaan pers dan organisasi profesi wartawan.
Dewan Pers mengeluarkan enam poin sikap terkait rencana subsidi perumahan ini. Salah satu poin penting adalah saran agar data teknis wartawan diurus melalui perusahaan pers tempat mereka bekerja.
Mekanisme pemberian subsidi juga disarankan tetap mengacu pada skema umum, seperti diskon atau kredit ringan yang berlaku untuk masyarakat pada umumnya.
Dewan Pers juga menegaskan tidak akan menyerahkan data 100 wartawan pertama penerima manfaat, kecuali ada persetujuan dari organisasi profesi atau perusahaan pers terkait.
Ketua PWI Kalimantan Tengah, Zainal mendukung penuh sikap Dewan Pers. Ia menekankan pentingnya realisasi dan kejelasan teknis program agar program subsidi perumahan ini berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
Zainal sepakat bahwa proses pendataan dan verifikasi harus akuntabel, transparan, dan sesuai prosedur. Ia juga menyoroti pentingnya melibatkan organisasi profesi seperti PWI dan perusahaan media dalam proses tersebut.
Zainal mengingatkan agar program ini tidak menimbulkan kesan diskriminatif atau politis. Ia menekankan pentingnya menjaga independensi wartawan dan agar program ini tidak menghambat kinerja jurnalistik. Pemerintah, menurutnya, harus melihat jurnalis sebagai mitra, bukan sekadar objek bantuan.
"Wartawan itu pekerja profesional, mereka layak dibantu, tapi juga jangan sampai diposisikan hanya sebagai penerima manfaat pasif," tegas Zainal, Kamis, 17 April 2025.
Ia berharap program ini dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan wartawan tanpa mengorbankan integritas dan independensi profesi jurnalistik.
PWI Kalimantan Tengah menyatakan kesiapannya untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam memastikan program subsidi perumahan ini berjalan lancar dan tepat sasaran.
PWI Kalteng siap memfasilitasi agar wartawan yang layak mendapatkan bantuan dapat mengaksesnya tanpa mengorbankan integritas profesi mereka. "Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci keberhasilan program ini," pungkasnya. (PATHUR/R)
