BORNEONEWS, Palangka Raya - Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, berkomitmen untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah.
Dia mendorong adanya transformasi dalam pengelolaan keuangan agar tercipta sistem yang lebih transparan dan akuntabel.
"Ini sangat krusial untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terpercaya di mata masyarakat. Bukan hanya kita bicara soal WTP dari BPK tapi bagaimana pengelolaanya bisa terbuka," katanya, Jumat, 18 April 2025.
Ia menekankan pentingnya keterbukaan informasi terkait anggaran dan penggunaannya.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana publik dikelola dan dialokasikan untuk berbagai program pembangunan.
Dengan transparansi yang meningkat, diharapkan partisipasi dan pengawasan dari masyarakat juga akan semakin optimal.
--page
Akuntabilitas menjadi pilar penting lainnya dalam transformasi pengelolaan keuangan ini. Wali Kota menginginkan setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara jelas dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
"Ini untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan memastikan efisiensi dalam setiap pengeluaran daerah," ujarnya.
Transformasi ini tidak hanya berfokus pada aspek keterbukaan dan pertanggungjawaban, tetapi juga pada modernisasi sistem pengelolaan keuangan.
Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat mempermudah proses perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan daerah. Dengan sistem yang lebih efisien, pengambilan keputusan terkait anggaran juga dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat.
Langkah yang diambil oleh Wali Kota Palangka Raya ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam mendorong tata kelola keuangan daerah yang lebih baik di seluruh Indonesia.
Diharapkan, dengan adanya transformasi ini, Pemerintah Kota Palangka Raya dapat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
(HENDRI/Y)
