BORNEONEWS, Palangka Raya - Kalimantan Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam mengoptimalkan sektor perkebunan kelapa sawit melalui penerapan kebijakan plasma sebesar 30 persen.
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, Rizky Badjuri menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara investasi perusahaan besar dan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.
Menurut Rizky, realisasi plasma di Kalimantan Tengah telah mencapai 30 persen, melampaui target awal sebesar 20 persen.
"Ini adalah pencapaian yang signifikan, yang tidak hanya mengurangi konflik antara perusahaan dan masyarakat, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal," ujarnya kepada Borneonews pada Sabtu, 19 April 2025.
Ia menambahkan bahwa kebijakan ini juga berdampak positif pada penurunan kasus penjarahan buah kelapa sawit milik perusahaan.
Selain itu, Rizky menekankan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dalam mendukung keberlanjutan investasi.
"Perusahaan yang tidak memiliki lahan untuk plasma dapat menggantinya dengan kemitraan atau usaha lain yang setara nilainya," jelasnya.
Langkah ini diharapkan dapat mengatasi keterbatasan lahan tanpa mengorbankan hak masyarakat.
Kebijakan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kontribusi sektor perkebunan terhadap perekonomian Kalimantan Tengah. Rizky mencatat bahwa sektor ini telah menyerap banyak tenaga kerja lokal dan meningkatkan perputaran ekonomi di wilayah tersebut.
"Kami ingin memastikan bahwa manfaat dari investasi ini dirasakan secara merata oleh masyarakat," tambahnya.
Namun, Rizky juga mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan ini memerlukan dukungan dari semua pihak, termasuk perusahaan perkebunan dan masyarakat.
"Kami berharap perusahaan tidak lagi memperdebatkan status izin sebelum adanya aturan kewajiban plasma, karena hal ini hanya akan menghambat keberlanjutan investasi," tegasnya.
Dengan pendekatan yang konsisten dan kolaboratif, Rizky optimis bahwa kebijakan plasma 30 persen dapat menjadi solusi untuk mendorong pembangunan berkelanjutan di Kalimantan Tengah.
"Kami akan terus mengawal implementasi kebijakan ini agar memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak," pungkasnya.(TESTI PRISCILLA/R)
