NANGA BULIK –

BORNEONEWS, Nanga Bulik - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Lamandau terus mendorong pemerintah desa di wilayah setempat agar segera membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum.

“Dari 85 desa yang ada di Kabupaten Lamandau, ada 57 desa telah melaporkan sudah memiliki BUMDes,” ucap Kepala DPMD Kabupaten Lamandau, Muriadi.

Ia menyebutkan, dari 57 BUMDes, 33 BUMDes dilaporkan aktif dan belasan BUMDes sudah berbadan hukum. Untuk jenis kegiatan usahanya beragam, mulai dari jual air isi ulang, penyewaan tenda, budidaya ikan keramba, dan lainnya.

DPMD Kabupaten Lamandau terus mendorong desa agar segera membentuk BUMDes, lalu mengurus status badan hukumnya. Sebab pada tahun anggaran 2025 BUMDes akan dilibatkan dalam pengelolaan Dana Desa (DD), untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan.

Ia menjelaskan, Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal telah mengeluarkan keputusan Nomor 3 Tahun 2025, tentang panduan penggunaan DD untuk ketahanan pangan dalam mendukung swasembada pangan.

Dalam keputusan tersebut, tuturnya, desa wajib menjadikan BUMDes, BUMDes Bersama, atau investasi bagi lembaga ekonomi masyarakat di desa lainnya, sebagai pelaksana program dan kegiatan ketahanan pangan.

Selain itu, desa juga harus memastikan belanja DD minimal 20 persen sebagai penyertaan modal desa kepada BUMDes, BUMDes Bersama, atau investasi bagi lembaga ekonomi masyarakat di desa lainnya untuk ketahanan pangan, yang diputuskan melalui musyawarah desa atau musyawarah antardesa.

“Jika desa terkedala dalam mengurus badan hukum BUMDes, DPMD Kabupaten Lamandau siap membantu memfasilitasi. Jadi jangan ragu untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan kami,” tandasnya. (din/j)