BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota Komisi II DPRD Palangka Raya, Tantawi Jauhari, mendorong Pemerintah Kota (Pemko) untuk melakukan pemetaan menyeluruh terhadap wilayah yang rawan banjir.
Hal ini dinilainya penting sebagai langkah antisipatif dalam menghadapi potensi bencana, terutama memasuki musim penghujan.
Menurut Tantawi, beberapa kawasan di Palangka Raya diketahui kerap mengalami genangan air hingga banjir setiap tahun.
"Langkah awal untuk mengurangi risiko banjir adalah dengan pemetaan wilayah yang rawan. Dari situ, pemerintah bisa menentukan kebijakan teknis seperti pembangunan drainase, normalisasi sungai, atau relokasi sementara," ujar Tantawi, Minggu 20 April 2025.
Ia menambahkan, keterlibatan masyarakat juga penting dalam proses pemetaan ini. Warga yang tinggal di wilayah rawan banjir tentu memiliki pengalaman dan pengetahuan lokal yang bisa dijadikan masukan dalam penyusunan data tersebut.
--page
Ia berharap agar hasil pemetaan nanti bisa menjadi acuan dalam penyusunan program kerja lintas sektor, termasuk perencanaan tata ruang dan pembangunan infrastruktur berbasis mitigasi bencana.
"Palangka Raya perlu punya sistem yang tanggap dan adaptif dalam menghadapi bencana banjir. Jangan hanya reaktif setelah banjir terjadi," tegasnya.
Tantawi juga menyampaikan bahwa Komisi II DPRD akan terus mendorong adanya sinergi antara OPD terkait, termasuk Dinas PUPR, BPBD, dan Kelurahan dalam menyusun strategi pengurangan risiko bencana berbasis data dan partisipatif. (MARINI/y)
