BORNEONEWS, Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) mulai membahas anggaran untuk Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun ini.
"Kami sudah menggalar rapat koordinasi dengan BPJS Kesehatan Cabang Sampit. Rapat itu membahas rencana anggaran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2025," kata Kepala BKAD, Poraktina Ike Heritha, Kamis, 24 April 2025.
Ia menjelaskan fokus utama rapat adalah evaluasi pelaksanaan anggaran JKN tahun sebelumnya dan proyeksi kebutuhan anggaran untuk tahun mendatang. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi data dan proyeksi kebutuhan agar anggaran tepat sasaran.
“Kami ingin memastikan bahwa alokasi anggaran untuk JKN benar-benar mencerminkan kebutuhan riil di lapangan. Oleh karena itu, kerja sama erat dengan BPJS Kesehatan dan Dinas Kesehatan sangat diperlukan,” tegasnya, Kamis, 24 April 2025.
Ia mengungkapkan pada rapat yang digelar pada Rabu (23 April 2025) tersebut juga membahas perkembangan kepesertaan JKN di Kotim, termasuk tantangan dalam menyalurkan bantuan iuran bagi masyarakat tidak mampu.
"Data dan estimasi biaya pelayanan menjadi acuan utama dalam menentukan besaran anggaran yang diusulkan," imbuhnya.
Hasil rapat nantinya akan dituangkan dalam dokumen perencanaan keuangan daerah dan menjadi prioritas pembiayaan daerah 2025.
Pemkab Kotim berharap anggaran JKN mendatang tidak hanya menjamin ketersediaan layanan, tetapi juga meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat.
"Kami , BKAD Kotim berkomitmen mendukung program kesehatan melalui pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat," pungkasnya. (DEVIANA/R)
