BORNEONEWS, Sampit – Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Rudianur menegaskan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik sebagai fondasi utama untuk mendukung pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.
“Fraksi Golkar menilai bahwa reformasi birokrasi harus menjadi prioritas strategis dalam RPJMD Kotim 2025-2029. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan kecepatan pelayanan publik kepada masyarakat,” ujar Rudianur, Jumat, 25 April 2025.
Hal tersebut disampaikannya menanggapi rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang disampaikan oleh Pemkab Kotim beberapa waktu lalu.
Menurutnya, peningkatan kinerja aparatur pemerintahan dapat dicapai melalui penerapan sistem manajemen berbasis kinerja yang dilengkapi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas tinggi.
Ia menambahkan, pengembangan e-government atau digitalisasi birokrasi menjadi solusi penting dalam mempercepat proses administrasi sekaligus mengurangi potensi terjadinya korupsi serta penyalahgunaan wewenang.
“Digitalisasi bukan hanya tren, tetapi kebutuhan mendesak. Ini akan memudahkan proses layanan publik serta memberikan kenyamanan dan kecepatan yang dibutuhkan masyarakat,” katanya.
Selain itu, Fraksi Golkar menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Pelayanan publik harus responsif, ramah, dan profesional agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari sistem pemerintahan yang modern dan berorientasi pada pelayanan.
“Masih banyak keluhan masyarakat soal pelayanan perizinan yang bertele-tele, ribet, dan lambat. Ini harus menjadi perhatian serius agar masyarakat mendapatkan pengalaman positif dalam berinteraksi dengan pemerintah,” tandasnya. (DEWI PATMALASARI/H)
