BORNEONEWS, Sampit – Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Parimus menyoroti lemahnya komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan secara menyeluruh.
Ia menyebut, hingga kini program-program bergulir yang digelontorkan kepada masyarakat, khususnya sektor UMKM, peternakan, dan pertanian, belum dikawal secara optimal hingga ke tahap pemasaran.
“Misalnya program bantuan bibit ternak, pertanian, atau perkebunan itu baik, tapi tanpa jaminan pasar, hasilnya tidak maksimal. Saat panen bersamaan, harga anjlok karena tidak ada skema pemasaran yang jelas. Ini jadi beban bagi masyarakat,” kata Parimus, Jumat, 25 April 2025.
Menurutnya, banyak laporan dari warga, khususnya di Kecamatan Telawang, yang mengaku hanya menerima bantuan awal, seperti bibit atau ternak, namun tidak ada pendampingan lanjutan. Kondisi tersebut membuat program menjadi tidak berkelanjutan dan gagal mencapai tujuan utamanya, yakni peningkatan kesejahteraan.
“Pemerintah jangan hanya berhenti pada penyaluran bantuan. Harus ada pengawalan pasca-program. Kalau ingin masyarakat keluar dari kemiskinan, seluruh rantai harus dipikirkan, termasuk jaminan pasar dan pendampingan usaha,” ujarnya.
Parimus juga menanggapi pernyataan Bupati Kotim Halikinnor yang sebelumnya menyebutkan bahwa tingginya angka kemiskinan di Kotim disebabkan oleh banyaknya pendatang pencari kerja. Menurutnya, penyumbang kemiskinan bukan hanya dari luar, namun juga penduduk lokal yang belum sepenuhnya tersentuh program yang tepat sasaran.
Hal senada disampaikan Ahmad Hidayat, warga Desa Sumber Makmur. Ia mengaku kesulitan memasarkan hasil pertanian dan peternakan yang selama ini menjadi mata pencaharian utama. Sebagai warga transmigrasi, ia berharap pemerintah memberikan jaminan pasar agar hasil kerja masyarakat tak sia-sia.
“Sebenarnya persoalannya bukan soal warga lokal atau pendatang. Tapi program dari pemerintah belum siap sampai ke hilir. Kami butuh kepastian pasar,” ujar Ahmad. (DEWI PATMALASARI/H)
