BORNEONEWS, Palangka Raya - Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP, Eddy Abdurrahman, mengungkapkan bahwa industri kelapa sawit terus menjadi pendorong utama ekonomi Indonesia.
Pada tahun 2023, sektor ini menyumbangkan Rp88,7 triliun kepada APBN, yang terdiri atas penerimaan dari sektor perpajakan sebesar Rp50,2 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP Rp32,4 triliun, serta bea keluar Rp6,1 triliun. Di sisi hilirisasi, industri ini telah menghasilkan lebih dari 179 produk hilir, baik berupa produk setengah jadi maupun produk jadi.
Eddy menjelaskan, berdasarkan data Badan Kebijakan Fiskal atau BKF, sebanyak 30 juta ton atau sekitar 58 persen dari total produksi crude palm oil atau CPO Indonesia diekspor ke berbagai negara, termasuk India, China, Pakistan, Amerika Serikat, dan Bangladesh. Sebagai badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan, BPDP berperan penting dalam menghimpun dan mengelola dana yang mendukung pengembangan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan.
BPDP menjalankan berbagai program, mulai dari penelitian dan pengembangan, promosi, hingga edukasi sumber daya masyarakat mengenai sektor perkebunan kelapa sawit.
"Kami bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing global melalui inovasi, seperti program Grant Riset Sawit atau GRS dan Pekan Riset Sawit atau PERISAI," kata Eddy dalam rilisnya pada Senin, 28 April 2025.
Selain itu, katanya, BPDP juga mendukung replanting, pengembangan biodiesel, dan ekspansi pasar ekspor melalui pelatihan dan pendidikan teknis.
Dalam bidang pengembangan SDM, BPDP menyediakan pelatihan tata kelola perkebunan dan manajemen koperasi hingga sertifikasi ISPO untuk mendukung petani kelapa sawit dalam memenuhi regulasi internasional, seperti European Union Deforestation Regulation atau EUDR yang mulai berlaku pada akhir 2026.
"Kami berkolaborasi dengan 24 lembaga pendidikan dan 15 lembaga pelatihan untuk memastikan pengembangan SDM berjalan sesuai rencana," ujarnya.
Eddy juga menyoroti dukungan BPDP untuk beasiswa pendidikan di tingkat diploma hingga strata 1 (S1). Pada tahun 2024 saja, BPDP telah menyalurkan Rp314,36 miliar kepada 12.514 penerima manfaat program pendidikan dan pelatihan. Sementara itu, Rp114,97 miliar dialokasikan untuk 165 kegiatan penelitian dan pengembangan di sektor kelapa sawit.
Selain itu, BPDP bersama Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) terus memperluas kerja sama internasional menghadapi tantangan global, termasuk proteksionisme perdagangan dan isu keberlanjutan lingkungan.
"Kolaborasi ini penting untuk memastikan industri kelapa sawit Indonesia tetap kompetitif dan berdaya saing di pasar dunia," tutup Eddy. (TESTI PRISCILLA/H)
