PALANGKA RAYA –

BORNEONEWS, Palangka Raya - Direktorat Jenderal Perkebunan atau Ditjenbun terus mendorong percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR dan penyediaan sarana prasarana atau Sarpras sebagai upaya meningkatkan produktivitas kelapa sawit nasional.

Dalam acara hari kedua Teknis Kelapa Sawit atau TKS dan Field Trip di Sampit, Kalimantan Tengah, Dedi dari Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, menegaskan pentingnya langkah ini untuk masa depan sektor kelapa sawit.

Dedi mengungkapkan bahwa produktivitas kelapa sawit Indonesia mengalami stagnasi sejak 2018 hingga 2024. Bahkan, produksi sawit nasional dari sektor perkebunan rakyat menunjukkan penurunan selama dua tahun terakhir, yaitu 2023 dan 2024.

"Hal ini menjadi perhatian serius mengingat sekitar 42 persen lahan sawit di Indonesia dikelola oleh petani rakyat," kata Dedi.

Data 2023 menunjukkan luas total perkebunan sawit nasional mencapai 17,19 juta hektare, dengan 42 persen di antaranya dimiliki oleh petani rakyat. Dari jumlah tersebut, terdapat 2,8 juta hektare sawit rakyat yang memenuhi syarat untuk diremajakan.

"Namun pelaksanaan PSR hingga saat ini terkendala berbagai hambatan, termasuk masalah legalitas lahan, status kepemilikan tanah, serta tumpang tindih dengan kawasan hutan," tuturnya.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Kementerian Pertanian dan BPDPKS telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 25 Tahun 2025.

Aturan ini memberikan bantuan dana Rp60 juta per hektare, maksimal untuk 4 hektare per NIK. Bantuan ini disalurkan melalui kelompok tani guna memastikan pelaksanaannya lebih terstruktur dan efektif.

Selain PSR, Ditjenbun juga mengadakan program Sarpras untuk mendukung produktivitas sawit rakyat. Bantuan yang diberikan berupa barang, seperti pupuk, alat pengolahan hasil, pembangunan jalan kebun, hingga rehabilitasi tata kelola air.

"Sinergi antara PSR dan Sarpras diharapkan dapat mempercepat peningkatan produktivitas perkebunan sawit rakyat secara berkelanjutan," katanya.

Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah berharap sektor sawit tidak hanya menjadi penopang ekonomi nasional, tetapi juga berkontribusi pada ketahanan pangan dan energi di masa depan.(TESTI PRISCILLA/R)