BORNEONEWS, Sampit – Sekretaris Fraksi PKS–NasDem DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Pardamean Gultom menegaskan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 harus berangkat dari permasalahan riil dan isu strategis yang dihadapi daerah saat ini.
Gultom menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif, legislatif, dan pemangku kepentingan dalam penyusunan RPJMD demi mewujudkan semangat pembangunan partisipatif yang inklusif dan berkeadilan.
"RPJMD harus didasarkan pada permasalahan nyata di lapangan dan isu strategis yang dihadapi Kotim, bukan sekadar target angka," ujarnya, Kamis, 1 Mei 2025.
Fraksi PKS–NasDem menyoroti 4 isu strategis yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPJMD 2025-2029. Pertama aspek ekonomi, Kotim menghadapi tantangan berat dalam penguatan ekonomi masyarakat. Industri pengolahan modern berwawasan lingkungan masih belum optimal, begitu pula dengan pembangunan ekonomi hijau dan biru yang inklusif.
Kedua, aspek sosial, tingginya angka kemiskinan di Kotim menjadi masalah sosial utama, bahkan tertinggi di Kalimantan Tengah per September 2024.
Daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) juga rendah, sementara stunting menjadi tantangan kesehatan masyarakat yang harus segera diatasi.
Ketiga, aspek infrastruktur dimana Kotim masih kekurangan infrastruktur dasar yang memadai. Konektivitas antar wilayah belum optimal.
Beberapa proyek strategis seperti perbaikan Jalan Lingkar Selatan Sampit masih belum terealisasi, padahal menjadi jalur vital mobilitas dan ekonomi.
Terakhir, aspek lingkungan, kualitas lingkungan hidup di Kotim belum mengalami peningkatan signifikan. Pengelolaan limbah, termasuk limbah medis, masih membutuhkan solusi jangka panjang. Ancaman bencana seperti banjir dan karhutla (kebakaran hutan dan lahan) juga menuntut keseriusan dari pemerintah daerah.
"RPJMD harus menjadi dokumen yang benar-benar merefleksikan kebutuhan dan harapan masyarakat, bukan sekadar formalitas birokrasi," tandasnya. (DEWI PATMALASARI/R)
