PALANGKA RAYA –

BORNEONEWS, Palangka Raya - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah, Wawan Juswanto memaparkan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Konsolidasian Regional Kalimantan Tengah tahun anggaran 2025 hingga 31 Maret 2025.

Berdasarkan data Sistem Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp2.585,6 miliar atau 7,8 Persen dari target, mengalami kontraksi 32,4 Persen (year-on-year/yoy).

Pendapatan daerah masih didominasi oleh pendapatan transfer sebesar 82,8 persen, menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dari Pemerintah Pusat.

Kondisi ini menjadi perhatian serius, mengingat pentingnya upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor lain untuk mengurangi ketergantungan tersebut.

"Diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi kunci untuk meningkatkan kemandirian fiskal Kalimantan Tengah," katanya, Kamis, 1 Mei 2025.

Di sisi belanja daerah, realisasi hingga 31 Maret 2025 mencapai Rp1.041,2 miliar atau 2,9 persen dari pagu, juga mengalami kontraksi 39,6 persen (yoy).

Meskipun realisasi pendapatan dan belanja masih rendah, kondisi ini menghasilkan surplus APBD sebesar Rp1.544,4 miliar, berbanding terbalik dengan proyeksi awal yang menargetkan defisit. Surplus tersebut tercatat sebagai Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp1.537,8 miliar.

Wawan menyoroti pentingnya optimalisasi manajemen kas daerah. Pemerintah daerah Kalimantan Tengah perlu memanfaatkan saldo kas di rekening kas daerah (RKUD) secara produktif.

Investasi yang tepat sasaran atau program-program strategis yang dapat mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi regional perlu diprioritaskan.

Data SIKRI masih bersifat dinamis dan akan terus diperbarui, terutama untuk perkembangan data APBD seluruh Indonesia.

"Pemerintah daerah Kalimantan Tengah diharapkan dapat terus memantau dan mengevaluasi kinerja APBD secara berkala untuk memastikan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien demi pembangunan daerah yang berkelanjutan," pungkasnya. (PATHUR/R)