BORNEONEWS Palangka Raya - Anggota Komisi III DPRD Palangka Raya, Hasan Busyairi, menekankan pentingnya penggunaan pendekatan berbasis data dalam menyusun kebijakan pendidikan yang tepat sasaran.
Menurutnya, pendidikan tidak hanya sebatas institusi formal, namun juga mencakup aspek sosial yang lebih luas.
“Pendidikan harus dipahami sebagai instrumen sosial. Karena itu, kebijakan yang kita buat harus dilandasi data akurat agar intervensinya efektif, termasuk dalam menekan fenomena pernikahan usia dini,” ujar Hasan, Kamis, 1 Mei 2025.
Ia menilai, pendidikan alternatif dapat menjadi solusi untuk menjangkau kelompok rentan, seperti anak-anak yang terancam putus sekolah dan remaja di daerah pinggiran.
Menurut Hasan, upaya pencegahan pernikahan usia dini tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum, tetapi juga harus melalui penguatan pemahaman dan akses terhadap pendidikan yang relevan dan kontekstual.
“Pendidikan adalah jalan jangka panjang dalam membentuk pola pikir masyarakat. Karena itu, penting bagi pemerintah untuk memperkuat basis data dalam mengambil keputusan,” tegasnya.
Hasan juga mendorong agar Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya meningkatkan kolaborasi dengan lembaga sosial, tokoh masyarakat, dan dunia usaha untuk memperluas akses dan mutu pendidikan secara inklusif. (MARINI/j)
