BORNEONEWS, Sampit - Bupati Kotawaringin Timur Halikinnor menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi sektor perkebunan kelapa sawit yang kini tengah menghadapi tantangan berat.
Ia menyebut, meskipun potensi sawit di daerah masih sangat besar, namun penertiban yang dilakukan Satuan Tugas Pengendalian Kawasan Hutan (Satgas PKH) turut memengaruhi keberlangsungan industri ini.
“Berdasarkan laporan Ketua GAPKI Kalimantan Tengah, kondisi dunia sawit saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Kita berharap pemerintah dapat mencarikan solusi terbaik agar dunia sawit kita tetap berjalan dengan baik dan saling menguntungkan,” ujar Halikinnor, Kamis, 1 Mei 2025.
Ia menekankan bahwa sektor kelapa sawit merupakan salah satu penyumbang terbesar bagi pendapatan daerah. Penurunan produktivitas dan adanya penertiban lahan berdampak langsung terhadap pendapatan dari Dana Bagi Hasil (DBH) sawit yang diterima pemerintah daerah.
“Pada tahun 2023, kita menerima DBH sawit sebesar Rp46 miliar. Tahun berikutnya turun menjadi Rp16 miliar, dan setelah efisiensi kembali turun menjadi Rp13 miliar. Mudah-mudahan ke depan tetap ada alokasi DBH dan tidak dihapus seluruhnya,” tambahnya.
Lebih lanjut, Halikinnor menegaskan pentingnya peningkatan produktivitas perkebunan sawit sebagai solusi jangka panjang. Dengan produktivitas yang lebih tinggi, ia yakin perekonomian daerah juga akan semakin kuat.
“Kita berharap produktivitas sawit di daerah bisa ditingkatkan, sehingga pada akhirnya dapat memperkuat perekonomian daerah,” pungkasnya.
Satgas Garuda PKH tengah melaksanakan operasi penertiban kawasan hutan secara nasional di 19 provinsi, termasuk Kotim. Sejak dimulai pada 24 Februari hingga 18 Maret 2025, Satgas berhasil menertibkan sekitar 317 ribu hektare lahan yang merupakan bagian dari aset negara.
Di Kotim sendiri, sejumlah perusahaan kelapa sawit telah menjadi target operasi. Lahan yang ditertibkan rencananya akan dikembalikan ke negara untuk mendukung kesejahteraan masyarakat serta mempercepat upaya perlindungan lingkungan. (Ari/j)
