BORNEONEWS, Sampit - Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rimbun, menyatakan kesiapan lembaganya untuk menjadi fasilitator dalam kegiatan sosialisasi Satgas Pengendalian Kebakaran Hutan (PKH) kepada struktur pemerintahan di tingkat desa dan kecamatan.
Pernyataan tersebut disampaikan Rimbun sebagai bentuk dukungan konkret DPRD terhadap program pemerintah pusat dalam upaya penertiban kawasan hutan yang masuk dalam garapan perusahaan.
"DPRD sebagai penyambung lidah masyarakat menawarkan diri untuk memfasilitasi apabila Satgas PKH menjadwalkan kegiatan sosialisasi. Kami akan mengundang struktur pemerintahan dari tingkat desa hingga camat, agar mereka memahami kebijakan pemerintah pusat ini dan dapat menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat,” ujar Rimbun, Kamis, 1 Mei 2025.
Ia menekankan pentingnya keterlibatan langsung pemerintah desa dan camat untuk memastikan informasi terkait kebijakan ini tersampaikan dengan tepat dan menyeluruh, terutama di wilayah yang terdampak langsung oleh program penertiban kawasan hutan.
“Kita tidak ingin masyarakat bingung atau merasa tidak tahu-menahu soal ini. Karena itu, kami siap menjembatani komunikasi antara pusat dan daerah demi kelancaran program ini,” tegasnya.
Rimbun berharap dukungan ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan serta mendorong pengelolaan kawasan hutan yang lebih bertanggung jawab.
"Saya berharap, melalui sosialisasi yang efektif, potensi konflik di lapangan dapat ditekan dan masyarakat memperoleh pemahaman yang utuh mengenai pentingnya menjaga kawasan hutan serta mendukung upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan," tutupnya (Ari/j)
