BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota Komisi II DPRD Palangka Raya, Tantawi Jauhari menyampaikan kritik terkait penerapan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Ia menegaskan kebijakan tersebut seharusnya tidak hanya berpihak kepada konsumen, tetapi juga memberikan dampak positif langsung kepada para petani.
Selama ini kebijakan HET kerap tidak sejalan dengan kenyataan di lapangan, di mana petani justru tidak memperoleh keuntungan yang layak dari harga jual gabah atau beras mereka.
"Petani adalah pelaku utama dalam rantai produksi pangan, termasuk beras. Maka dari itu, setiap kebijakan pemerintah, termasuk soal HET beras SPHP, harus betul-betul memperhatikan kesejahteraan mereka. Jangan sampai petani hanya menjadi penonton dan tidak merasakan manfaatnya," ujar Tantawi, Jumat 2 Mei 2025.
DPRD Palangka Raya akan terus mendorong agar pemerintah daerah dan Bulog melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program SPHP, termasuk mekanisme pendistribusian dan penetapan harga di tingkat petani.
Tantawi juga meminta agar ada transparansi serta pengawasan yang ketat dalam implementasi HET, agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu di jalur distribusi.
"Jika petani kita tidak diperhatikan, maka dalam jangka panjang akan berdampak pada ketahanan pangan daerah. Ini yang tidak boleh kita abaikan," tutupnya. (MARINI/R)
