BORNEONEWS, Sampit – Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun mendesak pemerintah daerah untuk segera menyampaikan kepada pemerintah pusat terkait kendala pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, khususnya agar bisa dinikmati oleh murid di wilayah pelosok Kotim.
“Kami melihat program ini justru merugikan siswa di pedalaman. Mereka bertanya kapan bisa menikmati, kok hanya di kota saja? Ini harus disampaikan ke pemerintah pusat karena melihat dari juknis yang ada memang menyulitkan,” kata Rimbun, Sabtu, 3 Mei 2025.
Menurut Rimbun, berdasarkan petunjuk teknis (juknis), program MBG harus dilaksanakan melalui penyedia jasa atau vendor yang mengelola satu dapur umum dengan kuota maksimal 3.000 hingga 3.500 siswa. Makanan dari dapur ini hanya bisa dibagikan kepada sekolah dalam radius sekitar 6 kilometer atau waktu tempuh maksimal 30 menit dari lokasi dapur.
“Misalnya di Kecamatan Kota Besi, makanan diantar ke Desa Palangan dan sekitarnya, ini yang jadi masalah. Membangun dapur umum di setiap desa tentu tidak memungkinkan karena keterbatasan anggaran,” ujarnya.
Rimbun khawatir program ini hanya dinikmati di daerah perkotaan, sementara siswa di pelosok harus menunggu tanpa kepastian.
“Jangan sampai nanti di Jawa sudah semua menikmati, tapi kita di Kotim sampai lima tahun ke depan belum merata, lalu presiden berganti dan aturannya berubah lagi. Kasihan siswa kita,” ujarnya.
Ia meminta Pemkab Kotim menyuarakan hal ini agar pemerintah pusat mempertimbangkan solusi lain, misalnya opsi penyaluran berbentuk uang atau teknis lainnya yang bisa menjangkau seluruh wilayah, termasuk pelosok Kotim. (DEWI PATMALASARI/j)
