BORNEONEWS, Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atau Pemprov Kalteng terus memperkuat kebijakan dalam rangka menanggapi penurunan Indeks Kesenjangan Gender atau IKG di beberapa daerah pada provinsi berjuluk "Bumi Tambun Bungai" ini.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan atau Ekbang, Setda Kalteng, Sri Widanarni menyampaikan bahwa langkah strategis tengah disiapkan guna memastikan bahwa pembangunan di sektor-sektor vital tetap berjalan secara inklusif dan berkelanjutan.
"Pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program di bidang kesehatan, pendidikan, dan sektor lainnya," kata Sri Widanarni menegaskan, usai mendengar penyampaian berita resmi statistik dari BPS Kalteng kemarin.
Ia menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor guna menciptakan ekosistem pembangunan yang merata serta mendorong kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan.
"Upaya gotong royong menjadi kunci utama dalam implementasi kebijakan tersebut. Pemprov Kalteng terus bersinergi dengan berbagai elemen, termasuk organisasi masyarakat dan akademisi, guna merumuskan langkah konkret yang dapat berdampak positif terhadap peningkatan IKG," tuturnya.
Program yang dirancang mencakup peningkatan akses layanan kesehatan bagi perempuan serta perluasan kesempatan pendidikan bagi anak-anak perempuan di daerah yang masih mengalami kesenjangan.
Sementara itu, Kepala BPS Kalteng, Agnes Widiastuti menuturkan bahwa Kalimantan Tengah mencatat kenaikan Indeks Ketimpangan Gender atau IKG pada tahun 2024, mencapai angka 0,549. Angka ini meningkat sebesar 0,008 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini mencerminkan masih adanya tantangan besar dalam mewujudkan kesetaraan gender di berbagai sektor.
"Meskipun sebagian besar kabupaten/kota di Kalimantan Tengah menunjukkan tren penurunan ketimpangan gender, beberapa wilayah justru mengalami peningkatan," kata Agnes.
Kondisi ini, kata Agnes, mengindikasikan perlunya evaluasi dan penguatan kebijakan yang lebih efektif guna memastikan kesetaraan gender dapat terwujud secara merata di seluruh daerah.
"Tantangan terbesar dalam perbaikan ketimpangan gender masih terjadi di tiga dimensi utama yakni kesehatan reproduksi, pemberdayaan perempuan, dan partisipasi dalam pasar tenaga kerja," terang Agnes. (TESTI PRISCILLA/H)
