BORNEONEWS, Palangka Raya - Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Junaidi, meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Katingan untuk menindak tegas dugaan pencemaran Sungai Nusa oleh PT Karya Dewi Putra (KDP).
Dugaan pencemaran limbah PT KDP ini dikhawatirkan mencemari Sungai Bahungei dan Sungai Katingan, yang merupakan sumber kehidupan masyarakat sekitar. Junaidi meminta DLH untuk segera melakukan pemeriksaan dan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan kebenaran laporan tersebut.
Junaidi menegaskan pentingnya penegakan hukum dalam kasus ini. Jika terbukti melakukan pencemaran, PT KDP harus diberikan sanksi tegas sesuai peraturan yang berlaku.
Ia menekankan bahwa regulasi pengelolaan limbah sudah jelas dan wajib dipatuhi oleh semua perusahaan, tanpa terkecuali. Perusahaan harus memproses limbah sebelum dibuang, bukan langsung ke sungai.
"Kalau memang benar terjadi pencemaran, harus ada tindakan tegas, aturannya sudah jelas, limbah tidak boleh langsung dibuang ke sungai," tegas Junaidi, Rabu, 7 Mei 2025.
Ia menambahkan bahwa perusahaan besar seharusnya sudah memahami dan mematuhi ketentuan pengelolaan limbah. Tindakan sembarangan yang membahayakan lingkungan tidak bisa ditoleransi.
Junaidi juga berharap DLH Provinsi Kalteng dapat berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam pengawasan perusahaan-perusahaan besar.
Kerja sama yang erat antar instansi sangat penting untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan lingkungan. Pengawasan yang ketat akan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan di masa mendatang.
Lebih lanjut, Junaidi meminta Perusahaan Besar Swasta (PBS) di Kalteng untuk lebih memperhatikan pengelolaan limbah.
Ia mengingatkan bahwa pencemaran sungai dapat merusak ekosistem dan mengancam mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada sungai untuk hidup. Kerusakan ekosistem sungai akan berdampak buruk bagi masyarakat Kalteng.
"Masyarakat Kalteng sangat bergantung pada sungai untuk makan dan mencari penghasilan. Kalau ekosistemnya rusak, tentu akan meresahkan masyarakat," tutup Junaidi. (PATHUR/H)
