BORNEONEWS, Tamiang Layang – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2024 telah dibedah secara mendalam oleh Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Barito Timur. Dari hasil evaluasi tersebut, terungkap 120 catatan penting serta 130 rekomendasi yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Barito Timur untuk menjadi dasar perbaikan dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD tahun 2025.
Ketua Pansus LKPJ 2024, Wahyudinnoor, menyampaikan bahwa laporan ini bukan semata-mata bentuk kritik, melainkan bagian dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.
“Kami menyusun catatan dan rekomendasi ini dengan niat membangun. Harapannya, Pemkab benar-benar mencermati setiap masukan dari DPRD agar perencanaan pembangunan tahun berikutnya lebih tepat sasaran dan berdampak langsung ke masyarakat,” ujar Wahyudinnoor saat ditemui usai penyerahan laporan dalam rapat paripurna istimewa DRPD Barito Timur, Jumat, 9 Mei 2025.
Dalam laporannya, Pansus memberikan apresiasi kepada sektor-sektor yang telah berhasil mencapai target sebagaimana dirumuskan dalam dokumen perencanaan tahunan daerah. Hal ini menunjukkan adanya kinerja positif dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan program prioritas pembangunan.
“Capaian tersebut kami nilai sebagai keberhasilan yang patut diapresiasi. Namun kami juga mengingatkan, keberhasilan ini belum merata dan masih ada sektor-sektor yang kinerjanya jauh dari target,” ungkap Wahyudinnoor.
--page
Isu-isu Penting dalam Setiap Bidang:
1. Bidang Pendidikan dan Kesehatan:
Meski indikator kinerja dalam sektor pendidikan dan kesehatan menunjukkan capaian yang cukup baik, Pansus menyoroti perlunya peningkatan kualitas layanan. Distribusi guru dan tenaga kesehatan yang belum merata, serta minimnya fasilitas pendukung di daerah pelosok, menjadi perhatian utama.
“Pendidikan dan kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat. Kami berharap, ke depan ada pemerataan distribusi dan peningkatan fasilitas,” jelasnya.
2. Infrastruktur dan Konektivitas Wilayah:
Pansus menilai, pembangunan infrastruktur masih menemui hambatan baik dari sisi anggaran maupun perencanaan teknis. Masih ada wilayah terpencil yang belum tersentuh pembangunan jalan dan jembatan secara maksimal, yang berdampak pada mobilitas dan akses pelayanan.
3. Pertanian dan Ketahanan Pangan:
Di sektor ini, DPRD mencatat bahwa program yang ada belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan. Masih minimnya bantuan alat pertanian dan sulitnya akses pasar menjadi kendala utama. Rekomendasi difokuskan pada penguatan kelembagaan tani dan revitalisasi sistem distribusi hasil pertanian.
4. Keuangan Daerah dan Pengelolaan Anggaran:
--page
Pansus memberikan catatan agar Pemkab lebih cermat dalam mengelola belanja daerah, terutama pada belanja pegawai dan belanja operasional yang masih menyerap porsi cukup besar dari APBD. Evaluasi efisiensi dan efektivitas anggaran menjadi sorotan utama dalam rekomendasi.
5. Pengelolaan Lingkungan Hidup:
Dalam sektor lingkungan, DPRD meminta perhatian khusus terhadap pengendalian pencemaran dan pengelolaan sampah. Minimnya pengawasan terhadap aktivitas usaha yang berpotensi merusak lingkungan juga disorot.
Pansus menekankan bahwa seluruh catatan dan rekomendasi ini harus menjadi acuan awal dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Dengan demikian, perencanaan pembangunan bisa diarahkan untuk menutup berbagai kelemahan yang teridentifikasi dalam pelaksanaan tahun anggaran sebelumnya.
“Kami meminta agar seluruh catatan ditindaklanjuti secara konkret, tidak sekadar dijadikan formalitas. Ada beberapa catatan yang sifatnya mendesak, dan harus masuk dalam pembahasan perubahan anggaran mendatang,” kata Wahyudinnoor.
DPRD Barito Timur melalui alat kelengkapannya akan mengawal implementasi rekomendasi ini melalui pengawasan langsung terhadap program-program di lapangan. Wahyudinnoor memastikan, pihak legislatif tidak akan tinggal diam terhadap pelaksanaan APBD 2025.
“Kalau ada OPD yang masih tidak maksimal, kami akan panggil dan minta pertanggungjawaban. Semua ini untuk memastikan bahwa pembangunan di Barito Timur benar-benar berjalan dengan baik dan akuntabel,” tegasnya.
Laporan Pansus ini ditutup dengan harapan agar evaluasi yang telah disusun secara mendalam dapat menjadi rujukan penting dalam upaya perbaikan kinerja Pemerintah Kabupaten Barito Timur di masa mendatang.
--page
“Semoga catatan dan rekomendasi ini bukan sekadar dokumen, tapi menjadi pijakan bagi Pemkab untuk bergerak lebih baik lagi. Kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk membawa Barito Timur menuju kemajuan yang merata dan berkeadilan,” pungkas Wahyudinnoor. (AGUSTINUS BOLE MALO/Y)
