BORNEONEWS, Sampit – Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Sihol Parningotan Lumban Gaol mengingatkan pemerintah daerah agar tidak tergesa-gesa dalam merealisasikan program Sekolah Rakyat, yang merupakan bagian dari program nasional.
Ia menekankan perlunya perencanaan matang agar program ini tidak menjadi beban baru di daerah.
“Kami berharap agar pemerintah daerah tidak terburu-buru membuat keputusan hanya karena euforia pusat terkait Sekolah Rakyat. Jika tidak dipersiapkan secara matang, justru bisa menimbulkan persoalan besar,” ujar Gaol, Rabu, 15 Mei 2025.
Tujuan awal program Sekolah Rakyat adalah untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun hal itu akan gagal jika infrastruktur dan sumber daya pendukung tidak siap.
“Harus ada kejelasan dulu, mulai dari pembangunan fisik sekolah, lokasi, tenaga pengajar, baru kemudian rekrut siswa. Kalau langsung buka pendaftaran siswa tanpa kesiapan, hasilnya bisa tidak maksimal,” ujarnya.
Politisi Partai Demokrat tersebut mengaku setuju dengan rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Jalan Lingkar, Sampit, apalagi jika SD hingga SMA ditempatkan dalam satu kawasan terpadu. Namun, ia kembali mengingatkan agar implementasi program ini dilakukan secara simultan dan terencana.
“Informasinya sekolah dari SD sampai SMA akan berada di lokasi yang sama, ini ide bagus. Tapi harus direncanakan bersama dan jangan separuh-separuh. Jangan sampai hanya SMA saja yang diperhatikan, padahal di perkotaan saja masih banyak anak SD yang tertunda sekolah karena berbagai alasan,” tambahnya.
Ia juga menyoroti potensi kecenderungan pemerintah daerah untuk sekadar memenuhi kuota atau menunjukkan dukungan ke pemerintah pusat, tanpa benar-benar memikirkan kualitas pendidikan.
“Jangan sampai Sekolah Rakyat hanya menghasilkan lulusan yang punya ijazah, tapi tidak punya kualitas. Itu yang kami waspadai. Jangan sekadar ingin terlihat mendukung pusat, tapi pelaksanaan di lapangan amburadul,” tandasnya.
Dirinya akan terus mengawal pelaksanaan program Sekolah Rakyat, memastikan bahwa tujuan mulia program ini benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Kotim, terutama anak-anak yang selama ini kesulitan mengakses pendidikan formal.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Timur (Kotim) menyiapkan asrama haji di Islamic Center Sampit sebagai fasilitas sementara Sekolah Rakyat jenjang SMA untuk tahun ajaran 2025, sambil menunggu pembangunan gedung di lahan 5,9 hektare di Lingkar Utara.
Fasilitas ini akan menampung 100 siswa dari keluarga kurang mampu, dengan kapasitas total asrama mencapai 192 orang.
Bupati Kotim Halikinnor menegaskan keseriusan Pemkab menyambut program nasional Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto, sebagai bagian dari pengentasan kemiskinan.
Selain pendidikan gratis, program ini juga mencakup perbaikan rumah dan bantuan usaha bagi keluarga siswa.
Target operasional sekolah adalah Juni 2025. Halikinnor menyebut perlengkapan belajar seperti meubelair serta tenaga pendidik akan disiapkan oleh pemerintah pusat.
Ia memilih jenjang SMA karena banyak anak di Kotim yang putus sekolah pada tingkat tersebut, sementara akses SD dan SMP sudah tersedia di desa dan kecamatan. (DEWI PATMALASARI/R)
