KUALA KAPUAS –

BORNEONEWS, Kuala Kapuas – Wakil Bupati (Wabup) Kapuas, Dodo, memimpin Rapat Koordinasi dalam rangka penyamaan persepsi terhadap Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Periode 2025–2030. 

Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Kapuas, dihadiri oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Usis I. Sangkai, Asisten Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas, Romulus, serta Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas.

Dodo menegaskan pentingnya sinergi dan kerja sama seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kapuas untuk mewujudkan Visi dan Misi Kapuas BERSINAR.

BERSINAR merupakan akronim dari BERdaya Saing, Sejahtera, INdah, Aman, dan Religius, sebagai arah pembangunan Kabupaten Kapuas yang lebih baik, maju, dan sejahtera.

Wabup Dodo menjelaskan bahwa terdapat empat misi utama yang akan menjadi pedoman pembangunan ke depan.

"Pertama, mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, bermartabat, berbudaya, dan religius," katanya, Sabtu, 17 Mei 2025.

Kedua, menciptakan ekonomi yang berkeadilan, produktif, inovatif, berdaya saing, dan berketahanan. 

Ketiga, mempercepat pemerataan pembangunan yang berbasis pada pemenuhan kebutuhan dasar, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam, lingkungan dan infrastruktur yang terintegrasi serta berkelanjutan. 

Terakhir, membangun tata kelola pemerintahan yang baik, terencana, terintegrasi, inovatif, amanah, dan konsisten.

Pj Sekda Kapuas, Usis I. Sangkai, menambahkan bahwa rapat ini merupakan kegiatan yang sangat penting untuk memastikan keberhasilan pembangunan daerah. 

Ia menekankan pentingnya kesepahaman bersama agar program dan kebijakan pemerintah dapat berjalan terarah, efisien, dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Dari rapat ini juga, saya ingin kita semua satu arah untuk memastikan pemahaman yang sama tentang visi dan misi daerah. Menentukan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang mungkin timbul pada setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kegiatan,” ucap Usis. (DODI/H)