BORNEONEWS, Sampit – Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Andi Lala mengecam keras aksi pemukulan terhadap Kepala Desa (Kades) Kabuau, yang terjadi baru-baru ini. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk premanisme dan mendesak aparat kepolisian untuk segera menindaklanjuti kasus ini secara serius.
“Saya menilai tindakan pemukulan tersebut sudah di luar batas dan tergolong tindakan premanisme. Apalagi saat ini pihak kepolisian sedang gencar melawan segala bentuk aksi premanisme, termasuk di wilayah Kalimantan Tengah,” kata Andi Lala, Minggu, 18 Mei 2025.
Menurut Andi, aksi yang dilakukan oleh pemerintah desa bersama warga sebelumnya merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama antara Desa Kabuau dan dengan perusahaan pertambangan PT Bumi Makmur Waskita (BMW) yang disepakati sejak Oktober 2024. Ia menilai bahwa langkah yang diambil pemerintah desa sudah memiliki dasar hukum dan kesepakatan yang sah.
“Apa yang dilakukan pemerintah desa dan warga Kabuau sudah benar karena didasarkan pada hasil kesepakatan dengan pihak perusahaan. Jadi tindakan kekerasan terhadap kades tidak bisa dibenarkan dalam bentuk apapun,” ujarnya.
Lanjutnya, dirinya telah melakukan konfirmasi langsung dengan pihak manajemen PT BMW. Berdasarkan keterangan perusahaan, pelaku pemukulan bukan lagi bagian dari perusahaan karena sudah mengundurkan diri beberapa bulan lalu.
“Pihak perusahaan memastikan bahwa pelaku sudah bukan bagian dari PT BMW dan mereka tetap berkomitmen menjalankan kesepakatan yang sudah dibuat bersama pemerintah desa,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menyatakan hubungan antara PT BMW dan Desa Kabuau saat ini berjalan baik dan kondusif, sehingga insiden tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena bisa memicu gejolak di masyarakat.
“Saya minta kepada pihak kepolisian agar segera menindaklanjuti laporan ini. Jika tidak ditangani cepat, dikhawatirkan bisa mempengaruhi stabilitas dan kondusivitas wilayah,” tutup Andi Lala.
Adapun sebelumnya, insiden pemukulan terhadap Kades Kabuau terjadi setelah tongkang milik PT BMW dihentikan dan ditambat oleh pemerintah desa dan warga setempat. Seorang oknum warga menyerang kepala desa karena merasa kepentingan pribadinya terganggu. Menanggapi kejadian ini, perwakilan PT BMW menemui pemerintah desa dan menyatakan akan mematuhi kesepakatan terkait tambat tongkang sesuai mekanisme desa. Pernyataan tersebut telah dituangkan dalam surat edaran resmi pada Jumat, 16 Mei 2025. (DEWI PATMALASARI/j)
