BORNEONEWS, Palangka Raya - Tingkat pendidikan tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Tengah masih menunjukkan dominasi lulusan SD ke bawah, berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas dari Februari 2023 hingga Februari 2025.
Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Agnes Widiastuti, menyampaikan bahwa pendidikan memiliki korelasi erat dengan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Semakin tinggi pendidikan yang ditempuh, semakin besar pula keahlian dan produktivitas yang dimiliki.
“Data Sakernas Februari 2025 menunjukkan bahwa 36,25 persen penduduk yang bekerja masih berpendidikan SD ke bawah, mengalami kenaikan 0,26 persen poin dibandingkan dengan Februari 2024,“ kata Agnes pada Minggu, 18 Mei 2025.
Meskipun demikian, terdapat peningkatan jumlah tenaga kerja yang berpendidikan Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK dan Diploma I/II/III.
“Penduduk bekerja dengan pendidikan SMK mencapai 8,17 persen, mengalami kenaikan 0,76 persen poin, sementara lulusan Diploma I/II/III meningkat 0,88 persen poin menjadi 1,97 persen,“ terangnya.
Di sisi lain, jumlah tenaga kerja yang memiliki pendidikan lebih tinggi justru mengalami penurunan. Penduduk bekerja dengan latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Atas atau SMA mengalami penurunan sebesar 0,64 persen poin menjadi 24,74 persen. Penurunan juga terjadi pada lulusan Sekolah Menengah Pertama atau SMP dan Universitas, meskipun dalam skala lebih kecil dibandingkan dengan lulusan SMA.
Tren ini menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga kerja di Kalimantan Tengah masih bertumpu pada sektor yang tidak membutuhkan pendidikan tinggi, seperti sektor informal dan tradisional.
“Namun, peningkatan pada lulusan SMK dan Diploma menunjukkan adanya pergeseran yang mulai mengakomodasi tenaga kerja dengan keterampilan lebih spesifik dan terlatih,“ tuturnya,
Agnes Widiastuti menegaskan pentingnya peningkatan akses pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat.
“Investasi dalam pendidikan harus terus diperkuat agar tenaga kerja kita memiliki daya saing lebih tinggi, tidak hanya di Kalimantan Tengah tetapi juga dalam skala nasional,” ujarnya.
Dengan perubahan ini, diharapkan pemangku kebijakan dapat merancang strategi yang lebih tepat sasaran dalam peningkatan kompetensi tenaga kerja, sehingga keseimbangan antara sektor yang menyerap tenaga kerja berpendidikan rendah dan tenaga kerja terampil dapat tercipta. (TESTI PRISCILLA/j)
