BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota Komisi II DPRD Palangka Raya, Tantawi Jauhari, menyoroti tantangan yang dihadapi Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya dalam menertibkan para pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di jalur hijau.
Menurutnya, keberadaan PKL di area yang seharusnya menjadi ruang terbuka hijau tersebut menimbulkan persoalan tersendiri, baik dari segi tata kota maupun estetika lingkungan.
"Penertiban PKL di jalur hijau bukan perkara mudah. Pemerintah harus menghadapi tantangan sosial dan ekonomi yang cukup kompleks, karena sebagian besar PKL menggantungkan hidup dari berdagang di lokasi tersebut," ujar Tantawi, Minggu 18 Mei 2025.
Ia menegaskan bahwa, pemerintah kota perlu mencari solusi yang humanis dan berkelanjutan. Salah satunya dengan menyiapkan lokasi alternatif yang representatif bagi PKL, sehingga penertiban tidak berdampak negatif terhadap penghidupan mereka.
Tantawi juga menekankan pentingnya sosialisasi dan pendekatan persuasif agar kebijakan yang diambil dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.
--page
"Kunci keberhasilan bukan hanya pada tindakan tegas, tapi juga pada komunikasi yang efektif antara pemerintah dan para pedagang," tambahnya.
DPRD Kota Palangka Raya, melalui Komisi II, katanya siap mendukung langkah-langkah strategis pemerintah sepanjang mengedepankan keadilan dan ketertiban.
Ia berharap, penataan kota dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga keberlangsungan ekonomi rakyat kecil. (MARINI/y)
