BORNEONEWS, Palangka Raya - Aksi penolakan terhadap organisasi masyarakat (ormas) GRIB Jaya kembali bergema di Kalimantan Tengah (Kalteng). Aliansi Masyarakat Kalimantan Tengah Bersatu menggelar demonstrasi di depan Kantor Gubernur Kalteng di Palangka Raya, pada Senin, 19 Mei 2025, mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan tegas terhadap ormas tersebut.
Mereka menyatakan penolakan terhadap keberadaan GRIB Jaya di seluruh 13 kabupaten di Kalteng.
Koordinator aksi, Yanto, menegaskan bahwa penolakan ini didasari oleh tindakan-tindakan GRIB Jaya yang dinilai identik dengan kekerasan, premanisme, dan kerugian bagi masyarakat.
"Ormas ini tidak perlu melebarkan sayapnya ke daerah lain, karena hanya akan menimbulkan kegaduhan," tegas Yanto, Senin, 19 Mei 2025.
Ia khawatir jika dibiarkan, eksistensi GRIB Jaya akan memicu konflik sosial yang berkepanjangan.
Aliansi tersebut memberikan ultimatum satu minggu kepada Gubernur Kalteng untuk memutuskan nasib GRIB Jaya di wilayah tersebut. Mereka meminta Gubernur untuk mengambil sikap tegas, mengingat penolakan terhadap ormas ini telah meluas ke seluruh kabupaten di Kalteng.
"Jika Gubernur merespons dengan baik, itu berarti beliau memahami kondisi di Kalteng. Keberadaan GRIB Jaya di tengah penolakan luas berpotensi menimbulkan konflik," jelas Yanto.
Aliansi Masyarakat Kalimantan Tengah Bersatu telah mengumpulkan sejumlah bukti atas tindakan negatif GRIB Jaya. Salah satu contohnya adalah penyegelan perusahaan di Barito Selatan dan penagihan utang yang meningkat drastis dari Rp 700 juta menjadi Rp 1,4 miliar. Tindakan ini semakin memperkuat alasan penolakan masyarakat terhadap ormas tersebut.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah hingga saat ini belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan tersebut. Namun, demonstrasi ini menunjukkan betapa kuatnya penolakan masyarakat terhadap keberadaan GRIB Jaya di Kalteng.
Ke depan, diharapkan akan ada dialog antara pemerintah, perwakilan masyarakat, dan pihak terkait untuk mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan permasalahan ini dan menciptakan suasana yang kondusif di Kalimantan Tengah.
"Ketegasan pemerintah sangat diharapkan untuk mencegah potensi konflik sosial yang lebih besar," pungkasnya. (PATHUR/H)
