BORNEONEWS, Sampit – Sebanyak 1.127 tenaga kontrak (tekon) di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) masih menunggu kepastian status mereka setelah mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II. Sedangkan 336 tenaga kontrak belum masuk database menunggu petunjuk teknis dari pusat.
Sekretaris BKPSDM Kotim, Herson Silalahi, menjelaskan seluruh data tekon yang mengikuti seleksi PPPK telah diinput, baik yang diusulkan untuk pengangkatan PPPK penuh waktu maupun PPPK paruh waktu.
“Kami masih menunggu pengumuman tahap II dari BKN. Data peserta yang mengikuti seleksi sudah masuk, termasuk opsi pengangkatan paruh waktu bagi yang tidak lolos,” ujar Herson, Senin, 19 Mei 2025.
Dari jumlah total tersebut, 539 tekon telah dinyatakan lolos seleksi PPPK tahap pertama dan akan segera menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan. Sementara peserta tahap kedua masih harus bersabar menanti hasil resmi dari BKN.
Namun demikian, masih terdapat 336 tekon lainnya yang belum masuk database BKN. Herson menyebut, sebagian besar dari mereka tidak memenuhi syarat administrasi, seperti tidak memiliki ijazah atau tidak mengikuti tahapan seleksi PPPK.
“Kami akan melakukan rekap ulang untuk memastikan tidak ada tenaga kontrak yang terlewat. Ini penting agar mereka tetap memiliki peluang dalam proses pengangkatan PPPK ke depan,” katanya.
Mengenai pendanaan PPPK paruh waktu, BKPSDM terus berkoordinasi dengan Komisi I DPRD Kotim. Ketua Komisi I DPRD, Angga Aditya Nugraha, sebelumnya menyatakan kesiapannya memperjuangkan anggaran tersebut, namun keputusan final menunggu laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dijadwalkan keluar pada Juli 2025.
“Harapan kami semua tekon yang telah mengikuti seleksi dapat terakomodasi, minimal sebagai PPPK paruh waktu. Tapi semua itu tetap bergantung pada kemampuan keuangan daerah,” tandasnya.
Sementara itu, untuk tekon yang belum masuk dalam database, BKPSDM Kotim masih menunggu petunjuk teknis (juknis) terbaru dari Kementerian PAN-RB. Saat ini, juknis pengangkatan hanya berlaku untuk tekon yang telah terdata dalam database nasional. (DEWI PATMALASARI/j)
